Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) preservasi jalan dan jembatan di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga tahun 2021 melibatkan sedikitnya 7.600 orang yang saat ini dalam kondisi menganggur.
Kepala Bidang Preservasi II BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat Ditjen Bina Marga Robert Himawan Hamiseno mengatakan, hal tersebut sebagai implementasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19.
"Untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat, khususnya bagi yang terdampak akibat pandemi," ujarnya saat Press Tour di Tasikmalaya, ditulis Jumat (15/10/2021).
Baca juga: PUPR Anggarkan Sekira Rp 200 Miliar Bangun Rusun di Jawa Barat
Robert menjelaskan, pada tahun ini dan 2022, pemerintah juga terus melaksanakan penanganan preservasi jalan jembatan.
Jadi, pemerintah memelihara baik itu dari paket kontraktual maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satker untuk menjaga kemantapan jalan di wilayah tersebut.
Baca juga: Kementerian PUPR Rampungkan Tiga Venue Tambahan untuk PON XX
"Tentunya program pemerintah dari Pak Presiden yaitu PEN adalah padat karya.
Di sini juga kami laksanakan sejak akhir 2020, tahun ini juga masih berjalan dan tahun depan juga diprogramkan untuk padat karyanya," katanya.
Baca juga: Kepala Dinas PUPR Pening Disuruh Wali Kota Cari Uang Rp1,4 Miliar untuk Bayar AKP Robin Pattuju
Dalam kesempatan sama, PPK Wilayah III Provinsi Jawa Barat, BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat Ditjen Bina Marga Edwin Mochamad Syeifudin Zuhri menambahkan, para peserta PKT preservasi jalan dan jembatan, digaji sesuai Upah Minimal Regional (UMR) di wilayah pelaksanaan kegiatan.
Sebagai contoh, para peserta PKT preservasi jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mendapat gaji Rp 100 ribu per hari untuk pekerja biasa dan mandor Rp 120 ribu per hari.
"Ini sesuai UMR di wilayah Kabupaten Tasik, dibayar setiap minggu. Sebelum melaksanakan PKT ini kita sosialisasikan dengan muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) setempat," pungkasnya.