News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pinjaman Online

Akui Pemberantasan Pinjol Belum Optimal, OJK Sebut Perlu Perluasan Domain

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas menunjukkan tersangka dan barang bukti saat ungkap kasus jaringan sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/10/2021). Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menangkap tujuh tersangka di lima tempat kejadian perkara dengan mengamankan sejumlah barang bukti berupa monitor, modem pool, dan laptop. TRIBUNNES/IRWAN RISMAWAN

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing mengakui pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal masih belum optimal.

Menurutnya domain pemberantasan praktik ilegal ini harus diperluas, sehingga bukan cuma OJK yang bertindak.

"Yang kita lakukan saat ini belum optimal, karena apa, pemberantasan pinjol ilegal yang selalu dikonotasikan domain OJK, kita perlu perluas," kata Tongam dalam diskusi daring 'Jerat Pinjol Bikin Benjol', Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Pinjol Ilegal Marak dan Makan Korban hingga Bunuh Diri, #JokowiStopPinjolBaru Menggema di Twitter

Oleh karena itu, lanjut Tongam, pada 22 Agustus 2021 sebanyak 5 kementerian/lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Polri menandatangani pernyataan bersama untuk perang terhadap pinjol ilegal.

Dalam pernyataan bersama ini, terdapat 3 poin utama yang dikerjakan 5 kementerian/lembaga. Meliputi pencegahan, edukasi dan literasi.

Menurutnya literasi keuangan jadi yang terpenting. Sebab, maraknya pinjol ilegal karena tingginya permintaan dari masyarakat terkait pinjaman dana.


"Di sana ada 3 poin utama yang kita kerjakan, pertama adalah pencegahan. Edukasi dan literasi tetap jadi utama. Literasi keuangan ini menjadi utama karena kami lihat ini supply dan demand," ucapnya.

"Supply ada karena demand masyarakat ada," jelas dia.

Jokowi Minta OJK dan Kemkominfo Setop Sementara Penerbitan Izin Pinjol Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengingat, ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

Selain itu, perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp260 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate dalam keterangannya setelah rapat bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini