Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merancang kebijakan transisi energi menjadi hal krusial bagi sebuah negara dalam memenuhi komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Sustainable Future Forum secara daring pada Selasa (19/10/2021).
Menurut dia, Indonesia sudah memiliki garis besar kebijakan transisi energi seperti disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya. Jokowi ingin menurunkan emisi CO2 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan kerja sama internasional.
"Itu akan membutuhkan tidak hanya kebijakan tetapi juga pembiayaan dan akses teknologi. Ini akan menjadi salah satu tugas paling kritis bagi kita semua untuk dapat memberikan komitmen yang luar biasa untuk mengurangi CO2,” ujar Sri Mulyani.
Sementara terkait target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060, dia menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan perubahan iklim dalam program pembangunan nasional disertai rencana aksi.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Indonesia Berkomitmen Melakukan Transisi Energi
Menkeu menuturkan, pemerintah sudah melakukan kalkulasi biaya untuk mengurangi emisi karbon sebagaimana yang tercantum dalam Paris Agreement.
Sebab, dibutuhkan anggaran besar untuk melakukan komitmen itu, sehingga swasta memiliki peran besar untuk terlibat dalam dukungan pembiayaan pada usaha tersebut.
“Itulah sebabnya kami sekarang mengembangkan banyak instrumen. Misalnya pemerintah tidak hanya melakukan penerbitan green bond baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi juga menciptakan bauran pembiayaan agar kami dapat menciptakan platform bagi sektor swasta, filantropi, dan lembaga multilateral untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan ini,” pungkas Sri Mulyani.