Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, skema perdagangan karbon untuk mengurangi emisi cuma akal-akalan dari negara maju.
Sebab, negara yang berunding dalam Paris Agreement menilai perdagangan karbon seolah menjadi satu-satunya pilihan dalam upaya paling murah untuk mengurangi emisi.
Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono memandang ini langkah keliru karena mekanisme dagang karbon justru akan menimbulkan ketidakadilan selanjutnya dalam konteks perundingan dan kesepakatan terkait perubahan iklim.
"Mengapa demikian? Karena pertama mekanisme karbon offset dan dagang karbon ini mengalihkan perhatian dari upaya sesungguhnya untuk menuntut tanggungjawab negara maju untuk menurunkan emisi secara drastis di teritori mereka sendiri," ujarnya dalam konferensi pers "Merespon Pertemuan COP 26", Minggu (31/10/2021).
Baca juga: Walhi Tekankan Pentingnya Kejelasan Rantai Komando Pimpin Penanggulangan Bencana di Tengah Pandemi
Kedua, lanjutnya, ini juga mengalihkan perdebatan soal tanggung jawab negara maju untuk menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk mentransformasi ekonomi negara berkembang.
"Hal tersebut agar sesuai dengan mandat Paris Agreement supaya dia tidak bereplikasi model ekonomi negara-negara maju yang sangat tinggi karbon," kata Yuyun.
Karena itu, dia menambahkan, perdagangan karbon bukan menjadi jalan keluar dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
"Arah menuju pembangunan rendah karbon itu juga harus didorong oleh penyediaan pendanaan yang konkrit," pungkasnya.