Baca tanpa iklan
"Pemerintah kita sudah menghabiskan banyak biaya untuk program pelindungan sosial dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam rangkaian ASEAN Social Security Associations (ASSA) Board Meeting, sekaligus memperingati HUT ke 44 BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan secara virtual pada Kamis (25/11/2021).
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen hinga 5,5 persen dan tingkat pengangguran sekitar 5,5 sampai 6,3 persen.
Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi tingkat kemiskinan di Indonesia mulai berkurang, walaupun kembali naik akibat pandemi.
Namun, pemerintah Indonesia kembali akan mengejar pengurangan tingkat kemiskinan pasca pandemi, serta mendorong ekonomi hijau untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
"Tingkat kemiskinan akan menjadi lebih baik, dan ada pengurangan emisi gas rumah kaca," kata Cholifihani.
Ia berujar kebijakan yang diambil untuk memulihkan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan mendorong konsumsi.
Di antara dengan mempercepat pemberian bantuan sosial bagi kaum miskin dan rentan, memberikan insentif, meningkatkan investasi melalui insentif pajak, dan meningkatkan pembiayaan UMKM serta memperkuat aktivitas ekspor impor.
Dalam hal program jaminan sosial, Bappenas RI memiliki berbagai program bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan.
Dan di bawah Kemnaker, Bapennas melakukan berbagai regulasi. Misalnya merelaksasi berbagai program BPJS dan juga penerimanya.
"Misalnya asuransi kecelakaan kerja dibuat setengah persen dari 2 persen, JHT dan Pensiun sudah direlaksasi," ujarnya.
Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dengan memberikan lebih dari 2,5 juta penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di batch pertama, dengan total nilai Rp 3 triliun.
"Ini merupakan bukti komitmen pemerintah memberikan BSU kepada masyarakat," ujarnya. Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program kartu prakerja. (Tribun Network/Larasati Dyah Utami/sam)