Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menyoroti program pemulihan ekonomi nasional (Film) saat rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis (9/12/2021).
Sejumlah Anggota Komisi X DPR mempertanyakan penyerapan dan asas keadilan dalam penyaluran program PEN Film. Anggota Komisi X DPR Rano Karno menilai adanya kegaduhan program PEN Film.
"Waktu acara Festival Film Indonesia ada yang bertanya kepada saya tentang ini. Persyaratannya, waktunya begitu pendek jadi terasa ketidakadilan," ujar Rano saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Menurut Rano, ramainya isu ketidakadilan mengenai penyaluran sempat disampaikan oleh Kongres Peran serta Masyarakat Perfilman (KPMP). Sebab, lanjut dia, dana bantuan tersebut penting di tengah kondisi pandemi Covid-19, yang berdampak kepada dunia perfilman.
Baca juga: Pembangunan Kepariwisataan melalui Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
"Sekarang capai 200 ribu penonton sulit. Dylan itu hampir 8 juta. Saya rasa hadirnya PEN untuk itu. Cuma karena pendaftaran waktunya pendek, teman-teman merasa 'dia dapat kita tidak'," tutur Rano.
Sedangkan, Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mempertanyakan sisa anggaran PEN keseluruhan, yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan karena tidak dapat terlaksana optimal.
"Terkait dana PEN sekitar Rp 188 miliar dikembalikan. Apa ini ada kaitannya, apa ketidakmampuan kita menghasilkan program atau aturan terlalu banyak. Pengembalian di tengah pandemi, di tengah kebutuhan sangat tinggi, memang tidak selayaknya dana sebesar ini tidak diserap," kata Putra.