Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Efendi Sianipar mengkritik keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), unit usaha PT Pertamina (Persero), yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Dia menyebut jika masyarakat sekitar belum menerima dampak positif yang signifikan atas keberadaan PHR yang dulunya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut.

"Saya sebagai wakil rakyat dari sana mendapat informasi jika masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dari adanya PHR itu," kata Effendi kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Pertamina dan Penyedia SPBU Lainnya Menaikkan Harga BBM, Berikut Rinciannya

Menurut Legislator PDIP asal Riau itu, manfaat tersebut di antaranya soal tenaga kerja di PHR yang belum mengutamakan warga Riau.

"Seharusnya, PHR itu memprioritaskan warga Riau untuk bekerja di sana. Sehingga, warga Riau juga merasakan dampak positif adanya PHR itu," ujar Effendi.

Dia menjelaskan, masyarakat Riau juga harus mendapatkan informasi soal keuntungan adanya keberadaan PHR itu.

Baca juga: Pertamina Enduro Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia Lewat Berbagai Program Menarik

"Keuntungan perusahaan itu juga harus diketahui oleh warga Riau. Jadi Pertamina harus terbuka soal keutungan perusahaan itu. Sehingga harus diketahui oleh publik secara transparan," ungkapnya.

Pertamina sebagai pengelola PHR itu diminta untuk mengutamakan warga Riau untuk bekerja disana.

"Toh, katanya, warga Riau juga mempunyai skill untuk bekerja di sana. Disamping memprioritaskan warga Riau, PHR juga harus transparan Sola keutungan perusahaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua harus dijelaskan ke publik," pungkas Effendi Sianipar.

Diketahui, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), unit usaha PT Pertamina (Persero), telah resmi mengelola Wilayah Kerja (WK/Blok) Rokan, Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sejak Senin, 9 Agustus 2021 lalu.