Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Salah satu komitmen yang disiapkan adalah penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.
Wapres meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” ucap Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Baca juga: UMKM Dapat Kemudahan Transaksi dan Pendanaan Melalui Bank Digital Syariah
Seperti diketahui, BSI sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air saat ini berstatus anak usaha dari tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Baca juga: Bank Sinarmas Syariah Genjot Pemberdayaan UMKM Melalui KUR
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.
Baca juga: Peserta Asabri Kini Bisa Bayar dan Klaim Asuransi di BSI
Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.
“Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan,” terangnya.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI.
Ini mengingat tiga bank PSP tersebut merupakan perusahaan publik.
“Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat,” tegas Wapres.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.
“Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” pungkasnya.