Baca tanpa iklan
Pria yang pernah menjadi nahkoda di atas kapal super tanker milik PT Pertamina ini mengingatkan kepada pemerintah, pemilik kapal serta biro-biro penempatan tenaga kerja pelaut, agar juga mengantisipasi resiko Ketika kapal melewati area War Risk Zone (WRZ).
"Pemilik kapal yang mempekerjakan pelaut Indonesia harus mewaspadai WRZ. Jalur WRZ harus dapat dipotret dengan baik. Bagi pelaut yang bekerja di atas kapal yang melayani rute yang sedang berkonflik, maka mereka berhak atas asuransi WRZ bagi kapal dan ABK-nya. Selain itu, kata dia juga harus ada WRZ allowance bagi pelaut yang melintasi wilayah konflik tersebut.
Penting juga bagi Kita semua untuk memahami bahwa terdapat potensi kapal yang sedang berlayar ditangkap oleh otoritas dari salah satu pihak yang sedang bertikai jika berlayar dengan kapal berbendera dari salah satu negara yang bertikai tersebut.
"Dan jika tertangkap, maka terdapat kemungkinan menjadi tahanan perang. Ingat kasus yang terjadi terhadap kapal Rwabee yang sedang berlayar ditangkap pemberontak Houthi sehingga ABK kapal tersebut dijadikan tahanan perang," kata Hakeng.