TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan itu kabarnya akan dilakukan pada pekan ini. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, waktupelantikan pejabat tersebut sudah dekat.

"Ada kemungkinan 1-2 hari ini," ucap dia, Selasa (8/3/2022).

Namun Wandy masih enggan menyebut identitas siapa nama Kepala Otorita IKN

Nusantara pilihan Jokowi. Dia menyarankan menunggu hingga Jokowi mengumumkan.
"Siapanya nanti menyusul," tuturnya.

Baca juga: Konsep Smart City di IKN Baru Dinilai Mampu Mengakselerasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Setelah dilantik oleh Presiden Jokowi, Kepala Otorita IKN bakal berkantor di Jakarta dan Balikpapan. Ia menjelaskan Kepala Otorita IKN bakal berkantor di Jakarta dan Balikpapan dalam tahun-tahun pertama setelah dilantik.

"Ada sekretariat IKN lintas kementerian yang sedang disiapkan Bappenas. Di Balikpapan dan juga ada di Jakarta, karena masih transisi," ujar Wandy.

Selain itu, Wandy mengatakan jabatan lain di pemerintahan Otorita IKN juga tidak bakal langsung terisi pada tahun-tahun pertama.

"Sama dengan KSP, sewaktu Perpresnya pertama kali keluar tahun 2015, bisa bekerja tapi tidak seluruh unit. Karena ada proses rekrutmen tenaga ahli dan konsolidasi organisasi," kata Wandy.

Pemerintah memastikan Otorita IKN bisa langsung beroperasi setelah aturan turunan UU IKN terbit, terutama Perpres tentang Otorita IKN dan Keppres tentang pengangkatan kepala Otorita IKN.

"Ini sangat dimungkinkan sekali, karena pada fase awal pembangunan IKN, kementerian yang relevan dengan pembangunan infrastruktur yakni KemenPUPR akan membantu pembangunan fisik IKN di bawah koordinasi Kepala Otorita IKN," kata Wandy.

Baca juga: Sang Kakak Syok Tahu Adiknya Jadi Korban Penyerangan KKB di Papua

Untuk itu, kata Wandy, Kepala Otorita IKN harus memiliki pengalaman membangun dan mewujudkan pembangunan fisik dalam skala besar di organisasi pemerintahan atau swasta.

Selain itu, tambah dia, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pemindahan IKN. Mulai dari berbagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam fase awal pembangunan IKN, hingga pemerintahan daerah di sekitar lokasi IKN.

"Karena pembangunan IKN tak bisa dipisahkan dari wilayah sekitarnya dalam sebuah rancangan tata ruang yang terintegrasi," terang Wandy.

Tak cukup sampai di situ. Menurut Wandy, kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat setempat dan para ahli, juga menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon Kepala Otorita IKN.

Baca juga: Aturan Turunan Terbit, Otorita IKN Disebut Bisa Langsung Beroperasi

Mengenai calon Kepala Otorita IKN, pada Maret 2020 Presiden Jokowi sempat menyebut empat nama kandidat Kepala Otorita lainnya. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi,Abdullah Azwar Anas; Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana.

Namun belakangan justru nama Bambang Susantono yang mencuat dalam daftar calon Kepala Otorita IKN. Kabar berhembus menyebutkan Bambang adalah calon yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi.

Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebelumnya, ia adalah pelaksana tugas menteri perhubungan, sebelum akhirnya diangkat sebagai wakil menteri perhubungan definitif di Kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia adalah lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB pada 1987 dan meraih gelar master tata kota di Universitas California Berkeley dan gelar doktor bidang perencanaan infrastruktur dari universitas yang sama pada tahun 2000.(tribun network/fik/den/dod)