TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harga minyak dunia terus menunjukkan kekuatannya hingga hari ini, Selasa (31/5/2022) pagi.

Pada Selasa pagi pukul 07.00 WIB, harga minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli 2022 di New York Mercantile Exchange ada di US$ 117,64 per barel, naik 2,23 % dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 115,07 per barel.

Mengutip Bloomberg, harga minyak naik setelah para pemimpin Uni Eropa setuju untuk melarang impor minyak mentah dari Rusia untuk meningkatkan tekanan ke Moskow atas invasinya ke Ukraina.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan, dalam pertemuan putaran terakhir, anggota dewan setuju untuk memberlakukan sanksi Uni Eropa untuk melarang negara anggotanya membeli minyak dari Rusia yang dikirim lewat laut tetapi termasuk pengecualian sementara untuk minyak mentah yang dikirim lewat pipa.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Pertalite dan Pertamax Hari Ini Jumat, 27 Mei 2022 di SPBU Seluruh Indonesia

Paket itu juga mengusulkan larangan asuransi terkait pengiriman minyak ke negara ketiga.

Langkah Uni Eropa disetujui selama pertemuan puncak para pemimpin di Brussel, setelah anggota mengatasi keberatan dari Hongaria yang memblokir embargo karena mencari jaminan pasokan enerinya tidak terganggu.

Berdasarkan kesepakatan itu, negara itu akan menerima minyak Rusia melalui pipa.

Sementara itu Pemerintah tengah menggodok aturan anyar soal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Aturan ini akan merevisi sejumlah hal yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk kriteria pengguna yang berhak menggunakan subsidi.

Baca juga: Kebijakan Tambah Subsidi BBM Dinilai Tepat untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Ihwal penyusunan peraturan baru ini dikonfirmasi oleh Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman.

Hanya saja, ia mengaku belum bisa membisikkan kriteria pengguna BBM bersubsidi dalam aturan yang anyar.

“(Kriteria pengguna BBM bersubsidi) Masih kita kaji dan finalisasi, yang penting kan subsidi JBT (Jenis BBM Tertentu/BBM bersubsidi) tepat sasaran,” ujar Saleh kepada Kontan.co.id, Senin (30/5).

Selain mengatur kriteria pengguna BBM bersubsidi, aturan anyar yang sedang digodok juga bakal mengatur skema penyaluran BBM bersubsidi.

Menurut rencana yang ada, aturan baru ini bakal mengharuskan digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi.

Sementara ini, penerapan teknologi dalam penyaluran BBM bersubsidi direncanakan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Pertalite dan Pertamax di SPBU Seluruh Indonesia Hari Ini Selasa, 24 Mei 2022

Skemanya, pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi MyPertamina.

“Agar mencegah penyalahgunaan, semua konsumen rercatat, harus register dulu,” tutur Saleh.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aplikasi MyPertamina agar dapat menunjang digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mempersiapkan kriteria target pengguna BBM bersubsidi.

“Harus lebih spesifik siapa saja yang berhak akan BBM Bersubsidi. Hal ini juga untuk mencegah perdebatan di lapangan antara operator SPBU dan konsumen,” tutur Irto saat dihubungi Kontan.co.id (30/5).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan Pertalite maupun solar bersubsidi.

Sementara itu, menyoal wacana digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi, Mulyanto memberi catatan agar penerapan teknologi dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan menimbang kondisi masyarakat.

“Jangan sampai macet karena masyarakat tidak memiliki atau tidak kompatibel dengan teknologi tersebut. Perlu penyiapan sarana dan edukasi terlebih dahulu,” ujar Mulyanto kepada Kontan.co.id (30/5/2022)

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, BBM bersubsidi sebaiknya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, angkutan umum, angkutan sembako, operasional UMKM, mobil pribadi dengan tahun di bawah 2012 dan kendaraan petani kecil dan menengah.

Mamit optimistis, penerapan mekanisme subsidi langsung/subsidi orang bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Dampaknya bagi negara pasti akan sangat membantu karena beban keuangan akan semakin berkurang.

Selain itu, negara akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor yang lain, tidak melulu subsidi energi,” ujar Mamit saat dihubungi Kontan.co.id.

Wacana digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan MyPertamina sendiri menurut Mamit merupakan opsi yang bagus.

Hanya saja, Mamit menilai bahwa mekanisme ini perlu divalidasi lebih lanjut.

“Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Mabes Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran.

Ketika hanya registrasi ke MyPertamina siapa yang harus melakukan validasi datanya,” imbuh Mamit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus berupaya keras agar harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter yang berlaku saat ini.

Jokowi mengatakan, harga BBM Pertalite akan terus dipertahankan karena penggunanya berbeda dengan BBM jenis Pertamax yang menurutnya merupakan pemilik mobil-mobil mewah.

"Yang Pertamax naik, naiknya juga saya kira naiknya enggak banyak, tapi itu yang punya mobil-mobil mewah yang pakai mereka. Tapi yang pertalite ini kita tahan, tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, Sabtu (21/5/2022).

Jokowi mengakui, tidak mudah bagi pemerintah untuk menahan harga Pertalite agar tidak naik hingga harus mengeluarkan dana subsidi yang jumlahnya sangat besar. Padahal, jika dibandingkan negara-negara lain, Jokowi menilai harga bensin di Indonesia masih sangat murah.

Ia menyebutkan, harga bensin di Jerman sudah sekitar Rp 31.000 per liter, di Singapura sebesar Rp 32.000 per liter, Rp 20.800 per liter di Thailand, dan sekitar Rp 18.000 per liter di Amerika Serikat.

"Supaya tahu, untuk mempertahankan harga pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000 (VA), pemerintah keluar gede sekali, sangat besar sekali, Rp 502 triliun, ini yang masyarakat harus tahu," kata Jokowi.

"Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite masih Rp 7.650," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa harga Pertalite dan listrik bersubdisi tidak naik pada tahun 2022 seiring bertambahnya subsidi energi yang dikucurkan pemerintah.

"Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022).  (Kontan/Kompas.com/Tribunnews.com)