Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan penerapan digitalisasi di industri transportasi menjadi keharusan di Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa digitalisasi harus dilakukan. Karena digitalisasi yang akan mempercepat dan mempermudah aktivitas masyarakat ke depannya.
Namun, menurut Trubus, selama ini sistem digitalisasi kurang sosialisasi dan edukasi masyarakat. Karena itulah masih banyak masyarakat yang bingung terkait digitalisasi ini, terlebih ketika digitalisasi terkait pembelian tiket transportasi.
Sebagai contoh, digitalisasi di industri penyeberangan laut. Menurut dia, digitalisasi sudah harus diterapkan dan layanan harus ditingkatkan.
“Angkutan orang dan barang dipisah. Misalnya untuk angkutan orang fokus di Merak dan Bakauheni, sedangkan untuk barang di Tanjung Priok dan Pelabuhan Panjang,” kata Trubus dalam pernyataannya, Minggu(5/6/2022).
Contoh lainnya, penerapan digitalisasi terbaru adalah kebijakan Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa berhenti.
Nantinya, masyarakat tak akan lagi repot-repot mengeluarkan kartu elektronik ketika memasuki atau keluar dari gerbang tol.
Transaksi menggunakan kartu elektronik tersebut kabarnya harus memakan waktu 10 detik per mobil. Dengan adanya teknologi MLFF, waktu tunggu menjadi 4 detik.
Saat ini sistem digitalisasi sudah mulai terintegrasi dengan moda lain, namun masih banyak kelemahannya.
Menurut pengamat transportasi Djoko Setiawarno, penguatan pengelolaan tiket online harus didukung semua pihak agar ke depannya masyarakat semakin dimudahkan.
Kata dia, sudah selayaknya layanan transportasi serba digital karena demand pasar dan kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Kereta Api Indonesia atau KAI sudah memulai sejak beberapa tahun lalu, kemudian Garuda Indonesia, dan ASDP melalui Ferizy. Semua industri sudah bergerak ke arah sana.
"Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari, sebab dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat, metode pembayaran pun dalam sistem transportasi pun mengalami berbagai inovasi,” katanya.
Salah satu yang saat ini mulai digunakan oleh masyarakat adalah cashless.
Cashless mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital dengan menggunakan E Wallet atau kartu. Penggunaan sistem cashless sudah meningkat di masyarakat yang memberikan beberapa manfaat untuk pelaku maupun negara. Bagi individu, cashlesss sangat nyaman digunakan serta praktis.
“Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa banyak uang tunai sehingga bisa meminimalisir risiko. Cashless juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di luar negeri tanpa perlu lagi membawa uang tunai karena sebagian besar transaksi di luar negeri pun sudah menganut sistem pembayaran cashless," papar Djoko.
Selain itu, sistem cashless juga memungkinkan pengguna atau calon penumpang untuk melihat riwayat transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat memberi manfaat untuk bagi instansi mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
"Meminimalisir terjadinya kecurangan, mempercepat pembayaran, mempermudah calon penumpang untuk melakukan pembelian tiket perjalanan,meringankan beban,"paparnya lagi.
Selain itu, manfaat cashless ini tidak hanya untuk individu, cashless juga memiliki manfaat untuk negara. Sebab dengan pembayaran cashless maka koleksi pajak negara akan meningkat secara signifikan.
Djoko menjelaskan, terdapat faktor-faktor yang memunculkan sistem pembayaran cashless seperti biaya penerbitan, perawatan, dan distribusi. Selain itu ada pula faktor kesadaran akan potensi kecurangan dan kejahatan yang semakin marak. Kejahatan yang dimaksud bisa diakibatkan karena uang fisik seperti beredarnya uang palsu.
Keberadaan cashless juga mempermudah tugas pemerintah dalam mengelola dan mengawasi transaksi dari kegiatan ekonomi masyarakatnya. Terlebih, laporan-laporan transaksi dan perdagangan ekonomi bisa diakses dengan menggunakan laporan elektronik.
Transaksi dengan menggunakan sistem cashless tidak melibatkan perpindahan uang secara fisik, sehingga hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan kolusi di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.
Terutama transaksi yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti transportasi.
Sehingga, sistem cashless menjadi sangat penting dan perlu didukung banyak pihak. Sistem tersebut sudah dilakukan di semua bisnis transportasi di bawah BUMN. Penerbangan, penyeberangan, dan jalan tol.
Walaupun di industri transportasi penyebrangan laut implementasinya dilakukan jauh setelah industri penerbangan dan jalan tol, namun hal tersebut perlu diapresiasi.
“Ke depannya, yang harus diperhatikan untuk cashless ini, di angkutan kapal penyeberangan harus ada sinergi antara penjuakan tiket dengan jadwal kapal, sehingga ASDP akan semakin kuat,” ujarnya.