Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko menilai kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari tahun ke tahun terus membaik.

Bahkan, pada 2021 saat wabah pandemi Covid-19 menerpa, BTN mampu menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp274,83 triliun atau naik 5,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Menurutnya, Bank pelat merah itu menangguk keuntungan bersih Rp2,37 triliun atau naik 48,30 persen secara tahunan, pada 2021.

Baca juga: BTN dan Satrio Arismunandar Sepakat Berdamai Soal Permasalahan Kredit

“Dengan kinerja yang bagus itu, BTN dapat menerima penyertaan modal negara,” ujar Singgih Januratmoko kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).

Menurut Singgih, BTN akan mampu membantu pemerintah menyediakan program perumahan rakyat dengan uang muka ringan.

“BTN mampu menawarkan uang muka ringan sekitar 1 persen, suku bunga tetap 5 persen untuk jangka waktu hingga 20 tahun,” ujar Singgih.

Hingga mampu memberi bantuan uang muka senilai Rp4 juta, serta bebas premi asuransi dan PPN.

Singgih juga mencatat, kinerja BTN yang baik untuk menyediakan perumahan rakyat, berdampak ke sector lainnya.

Baca juga: Dalam Empat Bulan, BTN Raup Untung Rp 1 Triliun

“Pembangunan perumahan rakyat berdampak ganda ke 174 sektor turunan lain,” kata Singgih.

Menurut Singgih, kinerja yang bagus tersebut membuat Komisi VI DPR mendukung BTN untuk menerbitkan saham baru (rights issue).

Persetujuan tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap perseroan ke depan.

Selain itu BTN juga mempunyai target untuk program 200.000 rumah bersubsidi dari pemerintah.

“Maka dana PMN sangat dibutuhkan,” ungkap Singgih.

Menurutnya, BTN akan menjual saham jenis “saham dalam portepel” dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) TA 2022 sebesar Rp 2,98 triliun.

Menurutnya, nilai PMN mencapai Rp 2,98 triliun untuk mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN atau bisa ditafsirkan, total nilai rights issue BTN yang disetujui pemerintah selaku pemegang saham pengendali adalah senilai Rp 2,98 triliun,

“Setelah penerbitan saham PMN itu, komposisi pemilikan saham pemerintah di BTN masih 60 persen dan sisanya milik publik,” ungkap Singgih.