TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menghadirkan inovasi sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng curah.

Menurut Zulkifli Hasan, sebentar lagi akan dijual minyak goreng curah kemasan seharga Rp 14 ribu atau yang disebut Minyak Kita.

Minyak Kita atau minyak goreng curah kemasan tersebut akan dijual di pasaran retail, termasuk minimarket.

Baca juga: Minyak Goreng Curah Kemasan Rp14.000 akan Dijual di Minimarket, Mendag Zulkifli: 2 Minggu Lagi

"Akan ada minyak curah kemasan sederhana, Minyak Kita namanya, harganya Rp14.000 per liter," ujarnya dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV, Rabu (22/6/2022).

Disebutkannya minyak tersebut bisa didapat di minimarket terdekat karena kemasannya sederhana namun aman untuk dibawa.

Saat ini pihaknya mengatakan tengah mempersiapkan pengurusan izin edarnya.

Untuk izin edar ini disebutkannya rencana akan selesai Kamis (23/6/2022).

Lantas proses selanjutnya adalah rencananya hari Senin (27/6/2022) akan diproduksi oleh pabrik-pabrik.

Mendag juga mengatakan kurang lebih proses produksi hingga persiapan edar sekitar 1 minggu.

Baca juga: Ekonom: Status Minyak Goreng Perlu Dinaikkan Jadi Bahan Pangan Strategis

"Insya Allah 2 minggu lagi Minyak Kita Rp 14.000 ada di mana-mana dan tidak akan menjadi isu lagi karena sudah tersedia dengan baik," tuturnya.

Tambahnya, dengan adanya minyak curah kemasan harapannya pasaran akan lebih luas lagi, dan bisa masuk supermarket.

Minta Waktu 1 Bulan Selesaikan Masalah Minyak Goreng

Seperti diketahui Mendag Zulkifli Hasan mengatakan 2 minggu lagi minyak goreng kemasan Rp 14.000 akan dijual di minimarket.

Sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan mengaku telah mengetahui penyebab harga minyak goreng masih mahal di sejumlah wilayah.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru 22 Juni 2022 di Alfamart dan Indomaret: SunCo, Bimoli, Tropical, Sovia

Dirinya pun mengatakan tengah berusaha memperbaikinya dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan,

Hal tersebut pun senada dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga mendapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengurus problematika minyak goreng.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Presiden Jokowi pun meminta harga minyak goreng yang terjangkau itu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jokowi juga mengatakan saat ini, penurunan harga minyak goreng sudah terjadi di Banten dan Jawa Barat.

Untuk itu, Jokowi menegaskan, pemerintah harus secepatnya mengusahakan agar penurunan harga minyak goreng bisa dijangkau masyarakat bawah.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen terus memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal negara saat ini berat.

PKS Minta Menteri Perdagangan Tidak Tutupi Mafia Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada mafia di balik mahalnya dan kelangkaan minyak goreng (migor).

Menurut Mulyanto, Mendag harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri migor.

Selain itu mendag harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang ini. 

"Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Langkah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Curah Dapat Apresiasi

"Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor," imbuhnya.

Mulyanto menambahkan apa yang disampaikan Mendag baru ini terlalu menyederhanakan masalah.

Kalau soal pasokan CPO, lanjut Mulyanto, faktanya Indonesia tidak kurang, termasuk untuk kebutuhan migor domestik. 

Dia mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi migor nasional.  

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, yang menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO luber. 

Baca juga: PKS Minta Menteri Perdagangan Tidak Tutupi Mafia Minyak Goreng: Terkesan Tutupi Mafia Migor

"Bahkan ketika Pemerintah menggulirkan kebijakan flush out (pengosonganh tangki simpan CPO untuk ekspor), pengusaha kelapa sawit justru teriak bahwa, tangki-tangki minyak sawit mentah (CPO) mereka masih belum terkuras sepenuhnya," ucap Mulyanto.

"Nahasnya, sampai kebijakan ekspor itu dibuka kembali, nyatanya tidak terjadi penurunan harga migor secara signifikan, sesuai HET baik untuk migor curah maupun migor kemasan," lanjut Mulyanto.

Karena itu Mulyanto minta Mendag bekerja dengan baik dan jangan membuat statemen yang menihilkan keberadaan mafia migor. 

Publik jadi terkesan Mendag baru membela dan menutup-nutupi keberadaan mafia migor tersebut.  

"Harapan kita secara normatif, bagi Menteri baru adalah apa yang baik dari Menteri sebelumnya untuk dapat diteruskan. Kebijakan yang kurang, agar dilengkapi dan disempurnakan. Sementara kebijakan yang jelek, agar dihentikan," pungkasnya.

Baca juga: Turunkan Harga Minyak Goreng, Luhut dan Zulkifli Hasan Klaim Cuma Butuh Waktu Satu Bulan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka-bukaan membongkar penyebab masalah minyak goreng di Tanah Air yang sempat langka hingga harga melambung tinggi. 

Zulhas, sapaan akrabnya, justru menepis anggapan adanya mafia migor.

Dia meyakini tidak ada campur tangan mafia dalam persoalan distribusi, ketersediaan, dan pengendalian harga minyak goreng yang mendera Indonesia selama beberapa bulan terakhir.

Justru dia meyakini masalah minyak goreng lebih diakibatkan kekeliruan mengantisipasi lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di dunia. 

Menurutnya, pemerintah terlambat mengantisipasi kenaikan harga minyak di dunia.

"Enggak, saya kira bukan soal mafia tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat, nah ada keterlambatan kita mengantisipasi," kata Mendag saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6/2022). 

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Suci Bangun DS)