Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) mendorong adanya bauran pendanaan atau blended financing agar bunga pembiayaan untuk investasi energi baru terbarukan (EBT) menjadi lebih terjangkau.

Wakil Ketua Dewan Direktur LPI Arief Budiman mengatakan, pembiayaan untuk EBT memang tidak kecil dan perbankan yang merupakan lembaga komersil pun tidak bisa begitu saja memberikan pinjaman dengan bunga rendah.

Sehingga, diperlukan bauran pendanaan agar bunga tersebut dapat terjangkau bagi perusahaan atau investor yang masuk ke sektor EBT.

Baca juga: Bidik Dana IPO Rp 179 Miliar, Arkora Hydro Genjot Bangun Tiga Pembangkit EBT 

"Perlu ada blended financing dari perbankan dan dibantu semacam multilateral, sehingga bunganya turun bukan karena disubsidi atau diturunkan tapi risiko lebih rendah," kata Arief dalam diskusi bertema Building Sustainable Investing Ecosystem yang diselenggaran Kompas, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Dari sisi pemerintah, kata Arief, dapat memberikan garansi melalui berbagai kebijakan dalam mendukung proyek di sektor EBT, sehingga investor yakin dalam menanamkan modalnya.

"Jadi ada garansi jika ada perubahan makro dan bukan hanya dari pemerintah saja tapi juga dari multilateral convention financing untuk suatu hal yang bagus, untuk masyarakat dunia," paparnya.

Baca juga: PLN Ajak Swasta Ikut Bangun Pembangkit Listrik Berbasis EBT

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengajak semua pemangku kepentingan, terutama pihak swasta untuk ikut serta membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) demi mencapai carbon neutral 2060.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, kebutuhan dana untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2060 diperkirakan mencapai 500 miliar dolar AS.

"Kami tidak bisa jalan sendiri tentunya, kami butuh peran dari selutuh stakeholder dari pihak swasta terutama untuk mengembangkan pembangunan renewable energy power plant," kata Wiluyo.

Menurutnya, PLN dalam pengembangan pembangkit EBT di dalam Rencana Usaha Penyediaa Tenaga Listrik (RUPTL) hanya sebesar 9 GW atau 900 MW.

"Hampir 12 GW dibangun oleh IPP (independent power producer). Artinya kami buka pintu selebar-lebarnya ke pihak swasta untuk bersama mengembangkan renewable energy ini menjadi ramah lingkungan," ucapnya.