Mentan Berangkatkan Mobil Desinfektan untuk Tangani Penyakit Mulut dan Kuku

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memimpin acara pelepasan mobil disinfektan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan.

Syahrul menegaskan, mengatasi tantangan wabah PMK harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya Kementerian Pertanian (Kementan) saja.

"Hari ini ada kebanggaan tersendiri karena BNPB ketuanya hadir, PMI hadir, di saat Kementan hadapi tantangan-tantangan baru. Hadirnya wabah PMK yang kita sudah pahami ini," ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Kehadiran mereka ini, lanjutnya menjadi bagian negara untuk mau bersama-sama demi kepentingan bangsa terkait masalah wabah.

"Covid-19 belum selesai, ada lagi PMK. Tidak ada yang menginginkan wabah atau virus, tapi inilah bagian kehidupan," kata Syahrul.

Di tempat sama, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Sibroh Malisi menyampaikan, PMI Jakarta dan seluruh Indonesia pada dasarnya siap membantu kegiatan terkait kepentingan masyarakat.

Baca juga: Hanya Kota Serang dan Kota Cilegon di Daerah Banten yang Steril dari Virus Penyakit Mulut dan Kuku

"Ada 34 provinsi yang mendukung pada siang hari ini, mudah-mudahan kegiatan berjalan baik dan aman, alhamdulillah melibatkan PMI dalam kegiatan gerakan disinfeksi pengendalian penyakit mulut dan kuku," ujarnya.

"Pengalaman sebelumnya saat Covid-19, bisa kita terapkan kembali saat ada kegiatan PMK dalam rangka masyarakat aman memakan hewan kurban pada Idul Adha," katanya.

Baca juga: 18.000 Hewan Ternak di Lebak Jadi Target Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menambahkan, pihaknya turut memperkuat penanganan penyakit mulut dan kuku yang melanda 19 provinsi di Indonesia.

"Ini kehormatan saya sebagai kepala BNPB, akan kami emban semaksimal mungkin semua yang kami miliki untuk membantu kementan mengatasi PMK. Tentunya membantu bukan melebihi kewenangan, atau merubah yang sudah dilakukan Kementan," pungkasnya.