Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peranan penting diemban oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi, Pertamina dan PLN dalam mencapai target net zero emission (NZE).

Sri Mulyani menuturkan, Pertamina dan PLN menjadi pihak-pihak yang bisa menentukan apakah Indonesia dapat mencapai komitmen dalam mencapai NZE.

"Apakah dua institusi ini Pertamina dan PLN akan menjadi Champion pada transformasi energi ini," ujar Sri Mulyani dalam forum bisnis Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Pertamina Naikkan Harga Pertamax Turbo hingga Dexlite, Bagaimana dengan Harga Pertalite?

Indonesia memiliki hutan tropis yang besar. Karena itu komitmen dalam mencapai kontribusi nasional yang ditentukan Nationally Determined Contribution (NDC) dalam mengurangi emisi karbon amat penting bagi dunia.

"Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait tengah berusaha merepresentasikan Indonesia mempunyai kemampuan untuk melakukan percepatan ke transformasi energi hijau.

"Ini tugas kita untuk capai komitmen itu jadi kita sekarang bekerja bersama-sama dengan PLN. Pertamina saya harapkan bisa juga berpartisipasi secara aktif," ucap Sri Mulyani.

Saat ini 62 persen dari energi PLN berasal dari batu bara sehingga setiap energi yang dikonsumsi berkontribusi terhadap emisi karbon.

Namun, ucap Sri Mulyani, upaya untuk merealisasikan transformasi ke energi hijau perlu dilakukan bersama-sama. Karena itu Indonesia juga perlu membuat ekosistem untuk semua pendanaan perubahan iklim.

Baca juga: Di G20, RI Soroti Ketimpangan Investasi Energi Hijau ke Negara Maju dan Berkembang

"Ketika berbicara soal ekosistem artinya kerangka kebijakan termasuk sektor pendanaan yang berkemampuan untuk memobilisasi pendanaan hijau itu artinya kita perlu punya kebijakan penegakan integritas karenanya kita bekerja sama dengan OJK dan juga Bank Indonesia supaya bisa membangun taksonomi yang tepat," tutur Sri Mulyani.

Diketahui, Indonesia perlu mengurangi karbon mulai 314 juta ton setara karbondioksida sampai 446 juta ton setara karbondioksida dari sektor ketenagalistrikan saja.

Selain membangun pasar karbon, untuk membiayai penyediaan tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan, pemerintah juga terus mendorong transisi energi ke arah yang lebih hijau.