Salah satu upaya penyembuhannya dengan cara direstrukturisasi.

“Kalau posisi BUMN tersebut secara finansial masih merugi namun produk/jasanya bersifat vital bagi kebutuhan publik, maka BUMN tersebut harus dilakukan langkah restrukturisasi untuk penyehatan perusahaan. Contoh misal Krakatau Steel,” pungkas Toto.

Istaka Karya Pailit

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi memutuskan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Istaka Karya dinyatakan pailit. Putusan ini tertuang dengan nomor putusan 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst Jo.

“Ya betul, PT Istaka Karya (Persero) dalam kondisi pailit,” kata Sekretaris Perusahaan Istaka Karya, Yudi Kristanto seperti dikutip dari Kompas.com.

Setelah Istaka Karya dinyatakan pailit, selanjutnya pada 25 Juli 2022 akan dilakukan rapat kreditor pertama. Dilanjutkan oleh agenda batas akhir pengajuan tagihan pada 9 Agustus 2022, dan rapat pencocokan piutang dan batas akhir verifikasi pajak pada 23 Agustus 2022.

Baca juga: Profil PT Istaka Karya yang Dinyatakan Pailit dan akan Dibubarkan

Sebagai informasi, Istaka Karya adalah perusahaan konstruksi plat merah yang masuk dalam daftar perusahaan BUMN yang akan dibubarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Perusahaan tersebut akan dibubarkan lantaran kondisi keuangan yang tidak sehat, dan utang yang cukup besar.

Gaji Karyawan dan Pesangon Mantan Karyawan Istaka Karya Dibayar Usai Aset Perusahaan Terjual

Pembayaran hak karyawan PT Istaka Karya (Persero) akan diselesaikan setelah aset perusahaan terjual.

Sebagai informasi, Istaka Karya telah diputuskan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, PPA menghormati putusan pengadilan atas pembatalan homologasi Istaka Karya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

"Terkait dengan seluruh kewajiban Istaka Karya kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban gaji dan pesangon kepada eks karyawan, akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang oleh Kurator sesuai dengan penetapan pengadilan," ucap Yadi dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022). 

Menurutnya, pasca putusan pembatalan homologasi, kurator yang berwenang sebagai pengurus perseroan akan menentukan kelanjutan dari proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan.