Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan gambaran besar arsitektur RAPBN 2023, di mana belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun, serta transfer ke daerah Rp 811,7 triliun. 

Jokowi merincikan, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara, yang akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. 

"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," ujarnya dalam penyampaian RUU APBN 2023 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Selasa (16/8/2022).

Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. 

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga: Tepis Ancaman Resesi, Presiden Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di RAPBN 2023

Sementara untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun. 

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Sebesar 5,3 Persen, Inflasi Dijaga 3,3 Persen

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD. 

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. 

Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392 triliun, yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK. 

Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian atau lembaga serta meningkatkan peran swasta. 

"Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," tutur Jokowi. 

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran pada 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. 

"Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," pungkasnya.