Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mencari formula dalam menghadapi guncangan ekonomi global dengan mendengar masukan dari berbagai pakar ekonomi.
Hal tersebut dilakukan Fraksi PKB dengan menggelar diskusi publik yang bertajuk Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia? pada Senin (22/8/2022).
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, organisasi keuangan dunia atau IMF menyebut guncangan ekonomi global sebagai gelap signifikan.
Baca juga: China Pangkas Suku Bunga Pinjaman untuk Hidupkan Kembali Ekonomi yang Tersendat
"IMF menyampaikan itu, karena sudah melihat kondisi geopolitik yang tidak bisa kita hindari, dan ini betul-betul bukan faktor internal, faktor eksternal yang harus kita hadapi,” kata Cucun.
Cucun menyampaikan, pesan yang perlu disampaikan ke publik agar jangan menjadikan kondisi ini sebagai suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh para spekulan.
Apalagi, kondisi masyarakat Indonesia kadang menerima mentah-mentah apa yang disampaikan pengamat ekonomi dan juga anggota DPR. Padahal, kata Cucun, hal itu sangat berbahaya karena ekonomi ini sifatnya fluktuatif.
“Ini berbahaya sekali padahal yang namanya ekonomi ini fluktuatif. Bisa saja kondisi sekarang, BBM misalkan karena subsidi kita terlalu besar, akan terjadi guncangan ekonomi yang harus disiapkan soft buffer-nya itu seperti apa nanti,” ujarnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menegaskan, pemerintah dengan DPR tujuannya adalah hanya satu, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan fungsi APBN yakni distribusi, alokasi dan stabilisasi yang akan dijalankan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.
Baca juga: Cerita Bos Startup Putar Otak Agar Bisa Bertahan Hadapi Badai Krisis Ekonomi
Sehingga, Cucun menyebut, masukan-masukan dari para pembicara ini sangat diperlukan Fraksi PKB dalam mengambil kebijakan di DPR RI.
“Kondisi stagnasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global dan pelambatan ekonomi sebagai dampak pada geopolitik tadi, akan kita lihat bagaimana para pembicara termasuk di sini arsitek APBN-nya. Kita harapkan ini diskusi menjadi rujukan bagi fraksi PKB untuk membuat kebijakan,” ungkap Cucun.
Apalagi, kata Cucun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyampaikan peringatan terkait dengan arsitektur anggaran ini, agar selalu waspada, antisipatif, dan responsive. Sehingga, ini semua harus dicatat sebagai pengatur kebijakan di DPR.
Selain itu, bagaimana perangkat-perangkat atau pemangku kebijakan ini menerima informasi, karena krisis 1998 terjadi karena proses informasi yang telat dan karena informasi para pengambil kebijakan yang menimbulkan kebingungan.
Namun, Cucun bersyukur sejak 2008 sudah ada alat untuk menyaring informasi untuk mengambil kebijakan dengan lebih cepat. Sehingga, krisis pandemi 2020 bisa cepat ditanggulangi karena sudah banyak alat yang menjadi guidance para pengambil kebijakan dengan hitungan yang matang.