News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Aturan ODOL Masih Ditolak karena Pemerintah Belum Rumuskan Kebijakan yang Komprehensif

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Konferensi pers Analisa Dampak Penerapan Kebijakan Zero ODOL Tahun 2023 Terhadap Distribusi Sembilan Kebutuhan Pokok/Sembako yang diselenggarakan Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Jakarta.

Yang ketiga, kata Suripno, Trisakti juga akan  mengusulkan badan koordinasi untuk pembinaan LLAJ termasuk ODOL.

“Yang penting bagaimana menangani ODOL secara komprehensif dengan mengadopsi badan manajemen keselamatan,” tukasnya.

Jadi, lanjutnya, harus ada penataan ulang terkait kebiajakan Zero ODOL ini yang dimulai dari hulunya.

Menurutnya, hingga kini Kementerian Perhubungan belum melakukan hal itu. Dia mencontohkan akses para sopir truk menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat sulit. 

Hal itu sangat merugikan para sopir truk, baik dalam hal waktu dan biaya operasionalnya. “Karena itu, penanganannya harus dimulai dari hulu sampai pada operasionalnya,” katanya.

Trisakti mengusulkan adanya naskah akademik mengenai pengaturan sistem transportasi. “Jadi, bukan hanya menangani ODOL itu dari apa yang muncul di permukaan saja, tapi sejak hulunya,” ujarnya.

Hasil penelitian Institut Transportasi dan Logistik Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei – Juli 2022 menyimpulkan bahwa mereka keberatan jika kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Baca juga: Pengamat Menduga Pungli Uji KIR ODOL Sampai Rp 4 Juta Per Kendaraan

Mereka beralasan Zero ODOL ini akan membuat biaya angkutan barang akan semakin mahal karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang akan diterima akan semakin menipis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif  terhadap 300 responden, untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/ sembako. 

Hasil survei terhadap 100 orang pemilik armada di PD. Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek menunjukkan sebanyak 33 persen menyatakan tidak setuju Zero ODOL, 31% memberatkan, 28% meminta ditunda, dan hanya 8% yang setuju.

Hasil survei terhadap 100 pemilik barang di kedua pasar induk ini menunjukkan sebanyak 32% menyatakan  Zero ODOL memberatkan, 40% tidak setuju Zero ODOL, 16% meminta ditunda, dan 12%  setuju.

Beberapa alasan keberatan para pemilik barang terkait dengan penerapan kebijakan Zero ODOL antara lain  biaya angkutan barang akan semakin mahal sehingga keuntungan yang akan diterima pemilik barang akan semakin menipis.

Sedang bagi para pedagang, kebijakan Zero ODOL ini dipastikan akan membuat harga barang kirimannya jauh lebih mahal.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini