TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi dan kali ini datang dari platform perdagangan aset kripto, Tokocrypto.

Beberapa hari sebelumnya, perusahaan teknologi Shopee Indonesia mengumumkan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya.

Vice President Corporate Communications Tokocrypto, Rieka Handayani mengatakan, keputusan PHK diambil karena perusahaan melakukan perubahan strategi bisnis.

Baca juga: Shopee PHK Karyawan, Musim Dingin Industri Startup Masih Akan Berlanjut

Pihak Tokocrypto pun mengurangi 20 persen dari total 225 karyawannya atau sekitar 45 orang.

Meski melakukan PHK, Tokocrypto berjanji akan merekomendasikan karyawan mereka yang di PHK kepada perusahaan-perusahaan web3 dan blockchain yang selama ini telah menjadi mitranya.

Rieka menjelaskan, perubahan strategi bisnis ini sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar kripto dan ekonomi global.

Tokocrypto akan memperkuat kembali bisnis utama sebagai exchange platform serta memisahkan T-Hub dan TokoMall menjadi entitas yang berbeda.

“Tokocrypto telah menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan ekosistem industri kripto, karena itu harus mampu beradaptasi cepat dengan perubahan. Langkah internal yang diambil juga salah satunya mentransfer beberapa karyawan kepada bisnis unit yang telah menjadi entitas berbeda yaitu T-Hub dan TokoMall," kata Rieka yang dikutip dari Kontan, Jumat (23/9/2022).

Sejak berdiri di 2018, Tokocrypto memiliki perkembangan yang sangat signifikan, baik dari sisi pengguna dan trading volume.

Selama empat tahun ini, secara operasional Tokocrypto memiliki tren pertumbuhan positif dan mampu mengelola revenue-nya secara mandiri untuk menjalankan berbagai inisiatif bisnis.

"Namun, melihat analisa dan prediksi yang telah dilakukan oleh manajemen dalam mengantisipasi kondisi pasar kripto dan ekonomi global yang berkepanjangan, maka beberapa langkah baik di eksternal maupun internal harus diambil oleh manajemen," ungkap Rieka.

Seiring dengan penyesuaian yang dilakukan, Tokocrypto memastikan bahwa keseluruhan proses akan dilakukan secara transparan dan mematuhi segala peraturan pemerintah yang berlaku. (Selvi Mayasari/Kontan)