Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengungkapkan, masih banyak angkatan pekerja informal yang kesulitan mendapatkan akses kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending BTN Mochamad Yut Penta mengungkapkan, persentase atau jumlah pekerja informal di Indonesia sangat besar.

Namun, yang sudah mendapatkan KPR subsidi baru sebagian kecil.

Yang termasuk dalam pekerja informal adalah seorang yang berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian maupun non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

"Tidak mengherankan bahwa ternyata perkembangan tenaga kerja informal ini adalah tinggi.
Terutama dari sisi jumlah hampir 77,9 juta tenaga kerja berada di sektor informal," ucap Penta dalam sebuah Webinar, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: BTN Pede Penyaluran Kreditnya Melonjak Tahun Depan di Tengah Banyak Tantangan

"Di FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pekerja sektor informal yang dapat bantuan subsidi baru 6 sampai 7 persen.

Pekerja sektor informal belum tercover dengan baik," sambungnya.

Penta mengatakan, terdapat sejumlah tantangan utama pembiayaan perumahan segmen pekerja informal.

Yang pertama, keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah informal diantaranya memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi.

Kedua, fluktuasinya pendapatan dan ketiadaan catatan keuangan menjadikan risiko kepada segmen ini tinggi.

Ketiga, belum adanya data masyarakat berpenghasilan rendah informal yang terpusat by name by address. Sehingga menyulitkan tepat sasaran.

"Keempat, likuiditas yang didominasi APBN Belanja menjadikan program ini belum sepenuhnya sustainable. Perlu upaya mendorong dana Tapera," pungkasnya.

Baca juga: BTN Batal Merger, Diminta Reformasi Skema Penyaluran KPR Subsidi

Dalam kesempatan tersebut, BTN juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan backlog kepemilikan sebesar 12,7 juta, 50 persen masyarakat berpenghasilan rendah tidak layak huni, 4 juta backlog kepemilikan rumah pekerja informal, dan rasio mortage kepada PDB hanya 3 persen.

Sebagai informasi, Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.