Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong proses dekarbonisasi sebagai salah satu cara dalam melakukan transisi energi.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, ada banyak cara yang dapat dilakukan BUMN dalam melakukan dekarbonisasi, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak.

Proses dekarbonisasi bisa dijadikan sebagai sebuah lompatan besar bagi BUMN untuk bisa merealisasikan ketahanan dan kemandirian energi.

Sebagai informasi, dekarbonisasi adalah proses penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

“BUMN harus bisa mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN,” ucap Pahala dalam acara SOE International Conference, Senin (17/10/2022).

Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.

Event ini bagian dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.

SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek Environment, Social, and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi.

Baca juga: Jalankan Program Transisi Energi, PLN Butuh Dana 700 Miliar Dolar AS

Sebelumnya, dalam rangka mempercepat transisi energi, Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan karyawan perusahaan pelat merah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

Menurut Pahala, melonjaknya harga minyak dunia menjadi salah satu alasan untuk tidak menunda transisi energi. BUMN harus mulai mengembangkan sumber energi bersih dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga fosil.

Baca juga: Pertamina NRE Dukung Upaya Transisi Energi PT Kereta Api Indonesia

Dalam acara tersebut, President of Schlumberger Asia, Amy Chua mengungkapkan, transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi.

Amy menambahkan, harus ada perubahan paradigma dalam menjalankan transisi energi dan juga kebijakan dari pemerintah yang membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil.

“Dekarbonisasi akan menjadi agenda besar dalam dua dekade ke depan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, kolaborasi, kerja sama dan juga kemitraan antara badan usaha swasta dengan pemerintah menjadi hal yang krusial,” jelas Amy.