Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Hendrik Lawerissa mendukung langkah PLN untuk mempercepat pemerataan akses kelistrikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dukungan itu diberikan Komisi VI DPR RI melalui persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2023.
Hendrik mengapresiasi usulan PMN oleh PLN. Menurutnya, dengan usulan penyertaan modal negara senilai Rp 10 triliun pada 2023 menunjukkan kesungguhan PLN menghadirkan pemerataan akses kelistrikan.
Baca juga: Penggunaan PMN oleh PLN, Fraksi Demokrat: Lanjutkan Penerapan di Daerah 3T
“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” ujarnya.
Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.
Hendrik menambahkan, dengan adanya PMN ini, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik dapat dihadirkan. “Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” tambahnya.
Pada 2023, DPR menyepakati tambahan PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).
Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumber daya alam di masing- masing daerah.