News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

65 Persen Dana Pensiunan BUMN Tidak Sehat, Erick Thohir Mau Investigasi Bareng KPK

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Erick Thohir menyebutkan, sebagian besar dana pensiunan (Dapen) yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, sebagian besar dana pensiunan (Dapen) yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat.

Berdasarkan catatan yang ia miliki, sebanyak 35 persen dapen yang dikelola oleh BUMN dalam keadaan sehat, sementara sisanya yakni 65 persen dalam kondisi yang sebaliknya.

Adanya hal tersebut, Erick berencana melakukan audit investigasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Baca juga: Hindari Monopoli, BUMN Akan Dipangkas Jadi 30 Perusahaan, Erick Thohir: Bakal Lebih Banyak Merger

"Tata kelola dana pensiun. Jangan hanya Jiwasraya, Asabri, dan Taspen kita jagain. Tapi dapen (dana pensiun) di masing-masing BUMN sakit. Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu dan bicara, kita akan investigasi audit," ucap Erick di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin (2/1/2023).

"Karena di data saya (ada Dapen) 35 persen sehat dan 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih.  Jangan kita jagain Asabri, Jiwasraya, eh yang lain lupa," ujarnya.

Aksi bersih-bersih yang dilakukan Erick di BUMN merupakan salah satu bagian dari program utama yang dijalankannya di 2023.

Selain itu, Erick dalam langkah strategisnya juga menegaskan koitmennya untuk menekan potensi penyimpangan di BUMN. Salah satunya adalah dengan membuat Blacklist. 

Erick tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan Daftar Hitam itu. Erick mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN. 

Nantinya, hanya Presiden RI yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut. 

Baca juga: Ini Dia 15 Brand Lokal Favorit Menteri BUMN Erick Thohir di 2022

"Saya dorong blacklist bersama BPKP. Jangan ada jual beli jabatan," ujarnya. 

Erick juga menekankan perlunya dua hal dalam menjalankan BUMN dengan Core Value AKHLAK. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. Kedua, adanya sistem atau SOP. 

"Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP, akan menjadi absolut korup. Begitu juga jika ada sistem tetapi tidak ada kepemimpinan, maka bisnis tidak akan jalan juga," ujar Erick.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini