Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terus bermunculan.

Penilaian masyarakat beragam, beberapa kalangan mengkritik, namun banyak juga yang mendukung Perppu ini.

Akademisi Ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Jaka Aminata berpendapat Perppu Cipta Kerja memiliki esensi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Menaker dan Komisi IX DPR Rapat Tertutup Soal Perppu Cipta Kerja Selama 4 Jam, Ini yang Dibahas

Hal itu diatur dalam upah minimum, jam kerja yang proporsional, hingga jatah cuti yang memadai.

Selain itu, dalam Pasal 156 ayat 1 Perppu Cipta Kerja disebutkan bila memutus hubungan kerja atau PHK karyawan, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

"Justru esensinya melindungi pekerja," kata Jaka dalam pernyataannya, Rabu(11/1/2023).

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia(UI) Fithra Faisal menilai Indonesia saat ini sedang menikmati momentum pemulihan krisis akibat Covid-19, tren investasi sedang positif. Agar ada keberlangsungan, pertumbuhan positif di sektor investasi harus dijaga dengan kepastian hukum.

Menurut Fithra, dari perspektif ekonomi, penerbitan Perppu sudah tepat untuk menjaga momentum positif investasi dan mengantisipasi kekosongan hukum.

Sebab Mahkamah Konstitusi(MK) meminta agar pemerintah memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja.

"Pertimbangannya bagaimana menjamin investasi tetap ada. Menjaga minat investor dan juga investasi yang sudah ada supaya tidak keluar. Kemudian agar bagaimana industri kita lebih tahan gejolak," kata Fithra.

Ekonom dari Universitas Airlangga(Unair) Gigih Prihantono bahkan menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai keputusan cerdas pemerintah.

Menurut dia, Perppu Cipta Kerja berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan iklim usaha.

"Masyarakat ekonomi butuh kepastian hukum terkait usaha dan ketenagakerjaan, apalagi kita saat ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak pasti,” kata Gigih

Gigih mengatakan, Perppu Cipta Kerja mengatur kemudahan berusaha dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian, mempermudah proses birokratisasi dunia usaha. Hal tersebut dapat berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi.