TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap terjadi perbedaan pandangan dari pendukung partai politik yang tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Perbedaan tersebut terlihat saat dilakukan survei LSI terkait harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM) pada periode 7 Januari sampai 11 Januari 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, survei persepsi terhadap keterjangkauan harga sembako dan BBM cenderung bisa dikaitkan dengan kategori dukungan politik.

Ia menjelaskan, jika dilihat dari basis pendukung partai pada Pemilu 2019, pemilih Partai Gerindra cenderung menyatakan harga sembako dan BBM tidak terjangkau.

Baca juga: Survei LSI : Perempuan Lebih Banyak yang Menyatakan Harga Sembako dan BBM Tak Terjangkau

"Kecenderungannya pemilih partai seperti Gerindra yang tadinya bersebrangan dengan pemerintah itu, pemilih partai Gerindra cenderung menyatakan harga sembako (53,9 persen) dan BBM (49,1 persen) tidak terjangkau," kata Djayadi Hanan dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual pada Minggu (22/1/2023).

"Sebaliknya pemilih PDIP (63,7 persen), Golkar (53,3%), Nasdem (59,5%), PPP (58,3%), itu cenderung mengatakan harga sembako terjangkau," sambung dia.

Sementara itu, partai oposisi di antaranya PKS (60,0%) dan Demokrat (50,0%) pendukungnya cenderung menyatakan harga sembako tidak terjangkau.

Terkait harga BBM, kata dia, kecenderungannya semua pendukung partai menyatakan harga BBM kurang terjangkau kecuali PKB.

Pendukung PKB, cenderung menyatakan harga BBM lebih banyak yang terjangkau (49,1%) dibanding yang tidak.

Pendukung PDIP, konsisten menyatakan harga BBM terjangkau (55,0%) dan yang tidak (43,1%).

Demikian juga dengan Nasdem, kata dia, tetap lebih banyak yang menyatakan harga BBM terjangkau (53,1%) dibandingkan yang tidak.

"Sementara pendukung Golkar, dalam soal BBM terbelah. Lebih banyak yang menyatakan harga BBM tidak terjangkau (50,6%)," kata Djayadi.

Survei tersebut dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023.

Target survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel, sekitar 83% dari total populasi nasional.