Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka suara terkait kebijakan pembatasan pembelian Pertalite yang segera diterapkan pada tahun ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak khususnya Pertalite, sedang diproses.

Ia membeberkan, konsep atau detail aturan tersebut sedang direview.

Baca juga: Pendaftar MyPertamina Tembus 3,6 Juta Kendaraan, Pertamina Tunggu Aturan Batasi Pembelian Pertalite

"Konsepnya sudah dikirim. Kalau sudah di-approve (setujui) nanti keluar pengaturannya," ucap Menteri Arifin di kawasan Gedung DPR-MPR RI Jakarta, (24/1/2023).

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan unit usaha PT Pertamina (Persero) mencatat, sebanyak 3,6 juta kendaraan telah terdaftar sebagai pengguna BBM Subsidi, baik Solar maupun Pertalite.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran dengan telah melakukan pendaftaran.

“Sudah ada 3,6 juta kendaraan yang didaftarkan di MyPertamina,” ucap Irto kepada Tribunnews, Senin (23/1/2023).

Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022.

Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Namun, lanjut Irto, Pertamina masih belum mengetahui waktu pasti penerapan aturan pembatasan distribusi BBM subsidi.

Hal ini dikarenakan Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite masih belum rampung.

“Kita tunggu saja selesainya. Aturan tentang Pertalite masih proses finalisasi Perpres 191/2014,” pungkas Irto.