Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan jumlah biaya yang diperlukan untuk membenahi jalur Pantai Selatan Jawa, atau biasa disebut Pansela.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, total biayanya kurang lebih bisa mencapai Rp1 triliun.
Biaya tersebut termasuk untuk pembenahan jalan yang geografis dan topografinya cukup rumit yakni seperti perbukitan, pembenahan markah jalan, serta penerangan di sejumlah titik Pansela.
Baca juga: Lakukan Peninjauan, Kakorlantas Polri Beri Tips Mudik Aman Lewat Jalur Pansela
"Terkait penerangan jalan dan markah jalan kami dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas sudah mengidentifikasi (Pansela)," papar Hedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
"Bahkan sudah keluar kebutuhan biayanya mencapai kira-kira kalau kita lengkapi semua itu sekitar Rp1 triliunn. Itu bukan biaya yang kecil, dan nanti ada yang prioritas," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pembenahan Pansela memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah.
Mengingat, banyak juga masyarakat yang mudik ataupun melakukan perjalanan jarak jauh dengan memilih Pansela sebagai rute utama.
Budi juga mengkonfirmasi, bahwa memang terdapat segmen atau titik jalur Pansela yang kondisinya tidak cukup baik.
"Pansela menjadi perhatian kita, oleh karenanya Kakorlantas bersama Ditjen Perhubungan Darat menyusur dari Banten, Jawa Barat, kemudian sampai ke Jawa Tengah," papar Budi Karya.
"Masih terdapat penggalan-penggalan yang belum baik. Sehingga kami rekomendasikan tidak terlalu mengcampaign Pansela," lanjutnya.
Untuk itu, ke depannya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan membahas lebih dalam terkait penyelesaian dan perbaikan di sejumlah titik jalur Pansela.
Baca juga: Mudik Pantai Selatan, Masyarakat Diminta Waspada soal Penerangan Jalan dan Tidak Parkir Sembarangan
"Saya informal sudah bicara ke Pak Dirjen (Bina Marga Kementerian PUPR). Jadi nanti kami akan koordinasi dengan PU mungkin bisa kita lakukan perbaikan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, desakan ini muncul dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) yang meminta Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sekaligus perbaikan di beberapa titik jalur Pantai Selatan Jawa.