Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong para jajaran Komisaris untuk mengawasi keberadaan dana pensiunan (Dapen) di masing-masing perusahaan pelat merah.
Dorongan pengetatan pengawasan ini buntut dari adanya isu 65 persen dana pensiunan di perusahaan BUMN yang masuk ke dalam kategori bermasalah.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, masih sangat sedikit BUMN yang melibatkan jajaran Komisarisnya untuk terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan dana pensiunan.
Baca juga: Laba Bank Himbara Tembus Rp114 Triliun Jadi Kontributor Utama Kinerja BUMN di 2022
Bahkan, jajaran Direksi pun juga belum banyak yang terlibat.
"Problem dari (permasalahan dapen) adalah tata kelola. Dan nanti ada pengawasan yang akan dilaporkan ke Komisaris BUMN yang bersangkutan ini juga sudah terjadi di Telkom Indonesia," ucap Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (17/2/2023).
"Jadi kemarin Telkom Indonesia juga sudah laporan (ke Komisarisnya) tentang semua kondisi keuangan dari dana pensiunan. Hal ini baru sekali terjadi, sebelumnya nggak pernah," sambungnya.
Arya kembali mengatakan, pada dasarnya permasalahan Dapen di BUMN imbas tata kelola yang dinilai buruk.
Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, 65 persen Dapen di perusahaan pelat merah disebut-sebut sedang bermasalah.
Bahkan, permasalahan ini akan menghadirkan permasalahan yang besar apabila tidak ditangani secepatnya.
Baca juga: Soal Rencana Investasi Emirates di Garuda Indonesia, Wamen BUMN: Belum Terjadi Tahun Ini
Berdasarkan catatan Erick, defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp10 triliun atau lebih tepatnya Rp9,8 triliun per 2021.
"Kalau kita lihat, sudah terjadi defisit kecukupan dana sebesar Rp9,8 triliun pada tahun 2021," papar Erick di Gedung Parlemen Jakarta, (13/2/2023).
"Ini terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. 35 persen sehat, sisanya (65 persen) belum sehat," sambungnya.
Erick mengaku khawatir bakal terjadi ledakan dalam beberapa tahun ke depan, jika polemik dana pensiun tidak diselesaikan sesegeramungkin.
Baca juga: Staf Khusus di Kementrian BUMN Dampingi Erick Thohir Di KLB PSSI
Ia juga menambahkan, kesehatan BUMN dan dana pensiun harus diselamatkan demi menjaga kestabilan tanggungan yang diberikan kepada pensiunan penerima manfaat.
Untuk itu, transformasi dana pensiunan harus dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat fapat terjamin.
Dan diharapkan, transformasi dana pensiunan di BUMN dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan Indonesia.
"Ini jadi catatan penting buat kami. Di 2023 ini salah satu isu yang terbesar memang jadi beban yang harus diselesaikan adalah dana pensiunan BUMN," papar Erick.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN tengah menyusun Blueprint terkait petunjuk teknis pengelolaan dana pensiunan yang baik dan benar.
"InsyaAllah kita menyusun petunjuk teknis di bulan Februari-Maret ini. Sehingga kita punya buku biru yang benar. Jangan sampai kembali lagi investasi yang dilakukan Dapen ini bodong lagi," paparnya