Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja negara per akhir Januari 2023 mencapai Rp 141,4 triliun.
Kata Sri Mulyani, angka tersebut mencapai 4,6 persen dari Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Dia berujar, jumlah tersebut tumbuh 11,2 persen secara tahunan.
Demikian disampaikan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Rabu (22/2/2023).
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN Bisa Nol Kalau Nggak Bayar Utang ke PLN dan Pertamina, Mau?
"Kinerja baik APBN berlanjut hingga 31 Januari 2023. Realisasi belanja negara per akhir Januari mencapai Rp 141,4 triliun atau mencapai 4,6 persen Pagu APBN, tumbuh 11.2 persen (yoy) dibandingkan Januari 2022," kata Sri Mulyani.
Ani memaparkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 83,2 triliun atau 3,7 persen dari Pagu.
Jumlah tersebut meliputi belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 28,7 triliun dan belanja non-Kementerian dan Lembaga Rp 54,5 triliun.
Baca juga: Program PEN Sudah Berakhir, Wamenkeu: Pemulihan Ekonomi Didorong Lewat APBN
"Belanja K/L terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan mesin, gedung atau bangunan, dan logistik, pemeliharaan jalan jaringan, irigasi, BMN, penyaluran bansos, dan termasuk kegiatan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L terutama didorong belanja subsidi dan pembayaran program pensiun," paparnya.
Ani menyampaikan, APBN berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, dengan realisasi belanja Kesehatan hingga 31 Januari 2023 sebesar Rp 5.3 triliun.
Kata dia, nilai tersebut untuk penyaluran bantuan iuran sebanyak 96,7 juta peserta PBI JKN, pelayanan Kesehatan RS TNI dan Polri, serta pemberian jaminan Kesehatan bagi PNS/TNI/Pain.
Baca juga: Defisit APBN Naik hingga Rp 1,039 Triliun, Sri: Dua Kali Biaya IKN
Sementara itu, realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp0,9 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi.
Realisasi belanja perlindungan sosial sebesar Rp 14,6 triliun digunakan untuk penyaluran bansos berencana dan asistensi penyandang disabilitas penyaluran bantuan KIP Kuliah, dan belanja subsidi bunga KUR.
"Kredit usaha rakyat ini tahun ini juga akan meningkat lagi, sehingga belanja untuk KUR ini subsidi akan cukup tinggi," ujar Ani.
"Ini adalah cara pemerintah melindungi usaha kecil menengah agar mereka tetap mendapatkan akses dari sisi modal, namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," sambungnya.