News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Soal Gaya Hidup Pegawai Pajak, Menkeu: Jalan Kaki Lebih Sehat Daripada Naik Moge

Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dirjen Pajak, Suryo Utomo memiliki harta kekayaan sebesar Rp 14,4 miliar dan utang Rp 5 miliar. Suryo Utomo sempat disentil Sri Mulyani soal foto naik moge.

TRIUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengomentari gaya hidup pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kerap bergaya mewah.

Menurut dia, beredarnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo bersama para pegawai pajak yang tengah menaiki motor gede alias moge yang tergabung dalam klub BlastingRijder DJP justru menimbulkan kemarahan masyarakat.

“Kalau anda keliatan mewah bukannya anda keliatan keren malah rakyat marah dan anda dalam posisi defensive,” kata Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2).

Baca juga: Anaknya Suka Pamer Harta dan Menganiaya, Rafael Alun Minta Maaf dan Siap Jalani Pemeriksaan LHKPN

Sri Mulyani menyampaikan, tindakan itu berpotensi menggiring persepsi negarif masyarakat terhadap Ditjen Pajak, meski barang mewah yang dipamerkan itu berasal dari uang halal.

“Kita manusia biasa yang ingin hidup kita kerja kita juga dihargai secara baik,” kata Sri Mulyani.

“Saya atas nama Kemenkeu, mereka yang sudah bekerja baik mereka adalah yang tersakiti paling dalam dari kasus ini,” lanjutnya.

Bahkan, Menkeu mengatakan, seandainya alasan mengoleksi barang mewah adalah bertujuan untuk merefleksikan pribadi, dia justru merekomendasikan kegiatan itu dengan olahraga.

“Kalau alasan “Bu saya kepingin sedikit rileks” ya sudahlah, sekarang naik motor gede. Jalan kaki saja sama saya, muter-muter Senayan itu sudah sehat, makan bubur ayam itu juga sehat,” tegasnya.

Sri Mulyani menyebut, banyak pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang terluka alias sakit hatipasca adanya kasus yang menimpa salah satu pejabat DJP.

Pejabat yang dimaksud bernama Rafael Alun Trisambodo, yang tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp56 miliar dan menjadi sorotan publik.

Bahkan, tak sedikit masyarakat yang menilai mayoritas pegawai pajak memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Menurut Sri Mulyani, yang sangat terlukai terutama para pegawai yang bekerja dengan dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang.

Baca juga: Bagaimana Hukum Pamer Harta atau Flexing Menurut Islam? Ini Bahayanya

“Saya atas nama seluruh Kementerian Keuangan saya ingin menyampaikan, mereka yang sudah bekerja baik adalah mereka yang terlukai paling dalam, dari kasus ini,” ucap Sri Mulyani.

“Ini sesuatu yang harus disadari bahwa kami manusia biasa yang kerja juga untuk Republik ini,” sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, ia memiliki ambisi untuk membenahi citra Kementerian Keuangan, dengan cara menyingkirkan pegawai-pegawai yang berkhianat.

“Mereka yang menghianati, ayo kita cabutin tanpa membuat institusi kita lemah dan menjadi lumpuh. Ini yang sedang berjalan,” pungkas Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Kamrussamad mengatakan, pihaknya segera memanggil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, imbas adanya kasus anak pejabat DJP yang menganiaya seorang remaja hingga koma.

Baca juga: Sri Mulyani Senang Lihat Crazy Rich Pamer Harta di Media Sosial

Mario Dandy Satrio yang merupakan anak pejabat Kepala Bagian Umum di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II yakni Rafael Alun Trisambodo, diketahui menjadi tersangka penganiayaan.

Selain tindakannya dianggap brutal, Dandy juga sering pamer kekayaan seperti menggunakan motor gede yang harganya ratusan juga dan mobil-mobil mewah.

Belakangan salah satu mobilnya yang ia pamerkan yaitu Robicon dikabarkan adalah mobil bodong alias tanpa surat-surat pajak.

Buntut dari pamer harta tersebut, banyak masyarakat yang mempertanyakan sumber harta kekayaan Rafael.

Dan kemudian menjadikan citra Kementerian Keuangan menjadi buruk.

“Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan harus segera memeriksa Rafael demi memulihkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP. Kita harapkan hasilnya disampaikan ke DPR
sebagai mitra kerja Kemenkeu” ucap Kamrussamad.

“Saat ini masih reses. Kita akan memanggil DJP pada masa sidang yang akan dating karena menyangkut kepercayaan Wajib Pajak," sambungnya. (Tribun Network/ism/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini