Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, beberapa negara telah menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi peredaran uang beredar di masyarakar agar inflasi terkendali.

Namun, hal ini dinilai berkebalikan jika terjadi tahun politik seperti yang akan terjadi di Indonesia pada 2024.

"Di sisi yang lain, Indonesia dalam menghadapi tahun pemilu, saya kira ini pengetahuan umum ya, demand (permintaan) untuk cash money uang kartal Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu itu akan tinggi karena semua transaksi politik itu dilakukan secara cash. Kan nggak mungkin secara terbuka mau transfer antar bank," ujar Ekonom senior Indef Iman Sugema dalam diskusi publik “Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu”, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Lestari Moerdijat: Akselerasi Peningkatan Literasi Digital untuk Jawab Tantangan di Tahun Politik

Dengan demikian, Indonesia tidak dapat begitu saja menentukan suku bunga turun sendirian untuk mengantisipasi naiknya permintaan uang tunai agar inflasi terkendali.

"Jadi, di satu pihak kita tidak bisa semena-mena menentukan suku bunga untuk menggelontorkan likuiditas itu lebih banyak karena fokusnya adalah mengendalikan inflasi di berbagai negara sekalipun. Di lain pihak, permintaan cash akan membesar, artinya justru ini merupakan sebuah dilema," kata Imam.

Karena itu, dia menilai besarnya permintaan uang tunai di tahun politik mesti dicari solusinya tanpa mesti suku bunga turun.

"Nah, ini saya kira masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bisa melonggarkan likuiditas tanpa harus menurunkan suku bunga," pungkasnya.