Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal membangun buffer zone atau zona aman sejauh 50 meter, pasca insiden kebakaran di Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan stakeholder untuk mengimplementasikan pembangunan tersebut.

"Kita sudah mengarah ke pembuatan buffer zone. Jadi kemarin kita sudah meeting, sudah rapat koordinasi dengan pihak terkait Kementerian ATR, Kemenko Marves, Pemprov, Pemkot segala macem ya untuk supaya satu suara bahwa memang buffer zone itu penting," kata Fadjar kepada wartawan, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).

Baca juga: Pengamat Ingatkan Pentingnya Buffer Zone di Depo BBM Kurangi Risiko Kebakaran

Fadjar mengatakan, Pertamina juga tengah melakukan konsolidasi dalam hal aspek hukum soal pembangunan buffer zone tersebut, agar tidak menimbulkan masalah.

"Semua legalitas, semua peraturan kita lagi koordinasi supaya bisa terlaksana lah intinya. Termasuk juga ya ini, komunikasi ke warga, juga sama Pemerintah Kota Jakarta Utara," ucap dia.

Dia mengatakan, nantinya sekitar 50 meter lahan sekitar Depo Plumpang bakal dijadikan buffer zone. Meski begitu, Fadjar mengaku pembangunan itu masih belum final lantaran perlu dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait.

"Belum, jadi nanti 50 meter dulu ini, yang penting ya mudah-mudahan bisa terlaksana sih. Mudah-mudahan warga juga bisa paham bahwa bahaya sekali," terangnya.

Terkait lahan buffer zone Depo Plumpang, Fadjar mengaku bakal melakukan relokasi rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar hingga ratusan Kepala Keluarga (KK).

"Iya jadi relokasi, untuk jarak pastinya masih dibicarakan kurang lebih 50 meter. Jadi nanti itu ya di relokasi. Tapi masih komunikasi ke warga," ucap dia.

Baca juga: Tiga Pekan Berlalu, Korban Tewas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Mencapai 33 Orang

"Kan 50 meter aja sudah berapa ratus KK yang harus dipindah, kalau semakin jauh otomatis akan semakin banyak lagi," sambungnya.

Adapun untuk pendanaan relokasi, Fadjar menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemerintah Kota untuk memastikan alokasi anggaran yang dicanangkan oleh Pertamina.

"Anggaran kita, tapi ya itu balik lagi kita perlu dukungan dari aspek hukum apakah boleh atau tidak," ungkapnya.