TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tahun ini pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton, meski demikian beras produk lokal masuk dalam prioritas penyerapan.
Demikian diungkapkan oleh Kabag Humas Bulog, Tomi Wijaya pada Kontan.co.id, Jumat (31/3/2023).
Tomi mengungkapkan beras para petani dalam negeri adalah yang paling diutamakan agar perekonomian mereka tidak terpuruk.
Baca juga: Bapanas Minta Bulog Impor 2 Juta Ton Beras, Buwas: Masih Tunggu Izin Kementan dan Kemendag
"Penugasan impor itu hanya untuk jaga-jaga, prioritas utama kita tetap penyerapan dalam negeri," kata Kabag Humas Bulog, Tomi Wijaya pada Kontan.co.id, Jumat (31/3).
Lebih lanjut, Tomi mengatakan bahwa Bulog bertugas sebagai operator yang diberikan penugasan oleh Pemerintah.
Olehnya, saat pemerintah telah memutuskan impor maka Bulog harus melaksanakan penugasan tersebut.
Bulog juga mengatakan pihaknya tetap berupaya bisa menyerap beras dari panen raya petani sebanyak 70 persen dari target 2,19 juta ton yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
"Kita tetap upaya kan semaksimal mungkin, kalau hasilnya nanti tergantung kondisi lapangan," tutur Tomi.
Untuk memaksimalkan penyerapan, Bulog juga bekerjasama berbagai jaringan mulai dari petani langsung, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), penggilingan, koperasi hingga BUMDes.
Baca juga: Bulog Ungkap Stok Cadangan Beras Hanya 227.000 Ton
Diketahui, Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk impor beras 2 juta ton.
Penugasan ini diketahui melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.
Pada surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023.
Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.
(Lailatul Anisah)