Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air kini bertahap terus melakukan transformasi digital untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan.

Seperti terlihat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), transformasi digital tersebut direalisasikan melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui kanal Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja online.

Baca juga: Kepala LKPP Hendi Kunjungi IKN, LKPP RI Komitmen Terus Kawal Pembangunan

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa DIY, Yudi Ismono mengatakan, upaya ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong efisiensi belanja pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui metode e-purchasing.

Hingga April 2023, DIY tercatat telah membukukan peningkatan transaksi hingga lebih dari 400 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah DIY berhasil mentransformasikan belanja pengadaan konvensional dan bergerak ke arah digital, secara efisien, dan menciptakan transparansi serta proses pengadaan barang /jasa pemerintah yang akuntabel.

Baca juga: Mbizmarket Catat Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malang Mencapai Rp 32,44 Miliar

“Kami terus berupaya mencari cara agar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan memanfaatkan Toko Daring yang ada di kanal LKPP," ujarnya dalam pernyataan tertulisnya (17/4/2023).

Dijelaskan, Mbizmarket kini menjadi salah satu platform yang mewadahi transaksi di lembaganya. Sistem dan fitur yang tersedia di platform ini dinilkai sudah up to date serta memudahkan dalam proses pengadaan.

"Kami yakin dengan menggunakan Toko Daring merupakan langkah yang akan mengakselerasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, kota dan kabupaten di sekitarnya agar lebih sederhana, mudah, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Yudi.

Baca juga: Permudah Akses Pendanaan UMKM, Mbizmarket Gandeng Nobu Bank

Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-founder Mbizmarket mengatakan, pihaknya berkomitmen terus mendukung Pemerintah Daerah DIY dalam transformasi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah dengan menghadirkan fitur-fitur terkini yang dibutuhkan, termasuk mendigitalisasikan pembayaran atas barang/jasa yang dibeli melalui platform Mbizmarket.

Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY menjadi bebas repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu).

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini kabupaten/kota di DIY juga mengalami kenaikan transaksi pengadaan secara digital yang signifikan, seperti Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kota Yogyakarta.