Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Dalam kesempatan kunjungan kerja di Prancis, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melakukan diskusi secara intensif dengan International Energy Agency (IEA) setelah kedua pihak menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP).
PLN bersama IEA memetakan langkah strategis ke depan agar dapat mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia dalam Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (18/4) di IEA Headquarters, 9 Rue de la Fédération, 75015 Paris, Prancis.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan dalam mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), PLN telah melakukan banyak upaya untuk bisa mengurangi emisi karbon.
Baca juga: PLN Berbagi Kebahagiaan dengan Kaum Tuna Netra dan Anak-Anak Panti Asuhan Merekah
Seperti, mengurangi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sebelumnya telah direncanakan dalam RUPTL 2019-2028 sebesar 13,3 gigawatt (GW) dan membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau di mana komposisi penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan menjadi mayoritas (51,6 persen) dalam bauran energi.
"Langkah-langkah ini dilakukan PLN untuk bisa mengurangi emisi dari sektor pembangkitan. PLN telah mengambil tindakan konkret untuk mendukung pencapaian JETP, dengan menyelaraskan penyusunan RUPTL saat ini dengan JETP. Oleh karena itu, PLN siap untuk berkolaborasi dengan investasi dan rencana kebijakan JETP IPP," ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan dalam upaya pengurangan emisi, PLN telah melakukan banyak langkah advance seperti menggantikan 1,1 GW PLTU dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) dengan gas alam.
PLN juga melakukan teknologi co-firing pada 36 PLTU yang akan terus bertambah menjadi 52 PLTU serta melakukan dedieselisasi PLTD sebanyak 1 GW.
"Kami juga sudah melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di 26 pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mengaktifkan konsumsi energi terbarukan melalui layanan energi hijau atau Renewable Energy Ceritificate (REC)," tambah Darmawan.
PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia ini perlu dukungan semua pihak lewat kolaborasi investasi maupun pendanaan. Lewat FGD tersebut, PLN dan IEA mematangkan strategi bagaimana melaksanakan agenda besar tersebut lewat skema JETP IPP.
PLN dan IEA pun sepakat bahwa proyek transisi energi ini tidak semata mata hanya investasi saja. Dalam menjalankan strategi proyek transisi energi, perlu mengedepankan prinsip affordability bagi masyarakat sehingga masyarakat tak terdampak dari sisi ekonomi.
Baca juga: Marak Kebakaran saat Ramadhan, Anggota DPRD DKI Kenneth: Gulkarmat dan PLN Harus Edukasi Warga
Selain itu, implementasi transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara.
Bahkan PLN juga akan meningkatkan pembangunan transimisi jaringan interkoneksi antar pulau serta green enabling transmission line sehingga bisa menyalurkan daya dari pembangkit EBT ke pusat beban. PLN mengembangkan konsep smart grid dalam pembangunan jaringan ini sehingga mampu meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat.
"Upaya kami ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 miliar ton CO2 ke depan. Kami bersama IEA memetakan hingga rinci terkait strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pembangunan interkoneksi jaringan hingga peluang kolaborasi yang menarik bagi investor," tambah Darmawan.
Head Renewable Energy Division International Energy Agency, Paolo Frankl mendukung penuh langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Frankl menilai, dukungan penuh negara-negara di dunia dan juga industri global mampu menjadi upaya bersama dalam masa depan bumi yang lebih baik.
"IEA mendukung penuh langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Bersama PLN kami akan memetakan langkah strategis untuk mencapai target NZE," pungkas Frankl.