Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan tanggapannya terkait wacana penambahan saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia.

Diketahui, Pemerintah Indonesia yang kini memiliki saham sebanyak 51 persen melalui Holding BUMN Tambang di PT Freeport Indonesia, mencoba menambah porsi menjadi 61 persen.

Namun nyatanya, Erick Thohir tidak hanya meminta penambahan porsi saham. Keseluruhan ada 3 hal. Apa saja?

Baca juga: Pengamat Nggak Yakin Butuh Tambah Saham Freeport karena Harga Lagi Mahal

Putra Asli Papua Masuk Jajaran Direksi

Erick meminta kepada Freeport Indonesia untuk memasukkan Putra asli Papua ke dalam formasi Direksi di tubuh perusahaan.

Berdasarkan pantauannya, terdapat sejumlah kandidat yang dinilai memiliki kapasitas yang baik untuk menempati posisi Direktur di Freeport Indonesia.

"Kita meminta kepada Freeport adanya penambahan putra daerah sebagai direktur. Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan," papar Erick kepada wartawan di Kementerian BUMN, Rabu (3/5/2023).

"Dan saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur. Jadi saya sudah minta ke Freeport menambah satu direktur dari putra daerah dan alhamdulillah keinginan saya waktu itu sudah tercapai," sambungnya.

Baca juga: Menteri Bahlil Ungkap Pemerintah Bidik Kepemilikan 61 Persen Saham di Freeport

Bangun Smelter di Indonesia

Untuk poin kedua, Erick meminta Freeport Indonesia untuk segera membangun dan mempercepat pembangunan smelter di Indonesia.

Diketahui, saat ini Freeport tengah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Dorongan pembangunan smelter dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar mewujudkan hilirisasi di sektor sumber daya mineral.

Sehingga, jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, yang nilai ekonominya rendah.