Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menggelar pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, (9/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerja sama perdagangan kedua negara.

"Kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

"Beliau berdua optimistis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya," katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan bahwa kedua pemimpin juga sepakat untuk segera bernegosiasi mengenai perjanjian investasi bilateral atau bilateral investment treaty antara kedua negara seiring dengan meningkatnya investasi dari kedua belah pihak.

"Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi baru terbarukan," katanya.

Pada isu lainnya, Presiden Jokowi dan PM Vietnam juga sepakat untuk segera menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi terkait selesainya perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara.

Baca juga: KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo Jadi Momentum Pasarkan Wisata Bahari NTT

"Mengenai penandatanganan atau selesainya perundingan EEZ antara Indonesia dan Vietnam yang sudah ditandatangani, kedua pemimpin sepakat agar implementing arrangement dan proses ratifikasi dapat segera diselesaikan. Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan agar MoU mengenai kelautan dan perikanan dapat diselesaikan segera," kata Menlu.

Baca juga: Negara Barat Desak Uni Emirat Arab untuk Hentikan Perdagangan dengan Rusia

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.