TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat akhirnya lolos dari risiko gagal bayar alias default atas pembayaran utang-utangnya setelah Senat AS mengesahkan undang-undang bipartisan yang mencabut plafon utang pemerintah sebesar US$ 31,4 triliun.

Pada sidang, Senat memberikan suara 63-36 untuk menyetujui RUU yang telah disahkan pada Rabu oleh DPR. Sebelumnya, Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada tanggal 5 Juni jika Kongres gagal bertindak saat itu.

"Kami menghindari default malam ini," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer pada Kamis seperti dikutip dari rfeuters.

Presiden AS Joe Biden memuji tindakan tepat waktu Kongres. 

"Perjanjian bipartisan ini merupakan kemenangan besar bagi ekonomi kita dan rakyat Amerika," kata Biden dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang sesegera mungkin.

Dia mengatakan akan membuat pernyataan tambahan pada hari Jumat pukul 7 malam. EDT (2300 GMT). Joe Biden terlibat langsung dalam negosiasi RUU tersebut dengan Ketua DPR Kevin McCarthy.

Sementara pertempuran sengit ini telah berakhir, Pemimpin Republik Senat Mitch McConnell tidak membuang waktu menandai pertarungan anggaran berikutnya.

"Dalam beberapa bulan mendatang, Senat Republik akan terus bekerja untuk menyediakan pertahanan bersama dan mengendalikan pengeluaran sembrono Demokrat AS," katanya dalam sebuah pernyataan.

McConnell merujuk pada 12 tagihan yang akan dikerjakan Kongres selama musim panas untuk mendanai program pemerintah pada tahun fiskal mulai 1 Oktober, yang juga akan melaksanakan instruksi luas dari tagihan batas utang.

Baca juga: Menkeu Janet Yellen Perpanjang Deadline Gagal Bayar Utang AS hingga 5 Juni 2023

Menteri Keuangan Janet Yellen, sementara itu, mengeluarkan beberapa nasihat tajam.

"Saya terus sangat percaya bahwa kepercayaan penuh dan kredit Amerika Serikat tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar, seperti yang dilakukan Partai Republik selama beberapa bulan terakhir," katanya.

Baca juga: BI Beberkan Dampak Gagal Bayar Utang AS hingga Kemungkinan Terjadi Kesepakatan Debt Ceiling

Dengan undang-undang ini, batas undang-undang pinjaman federal akan ditangguhkan hingga 1 Januari 2025.

Tidak seperti kebanyakan negara maju lainnya, Amerika Serikat membatasi jumlah utang yang dapat dipinjam pemerintah, terlepas dari pengeluaran apa pun yang dialokasikan oleh badan legislatif.

"Amerika bisa bernafas lega," kata Schumer dalam sambutannya kepada Senat.

Editor: Herlina Kartika Dewi | Sumber: Kontan