Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Anggaran militer dan pertahanan Amerika dipangkas sebanyak 16 miliar dolar AS imbas dari kesepakatan pagu utang yang disahkan presiden Joe Biden dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika (DPR) pada Kamis kemarin (1/6/2023).
Pengesahan kenaikan pagu utang federal atau batas utang sebesar 1,5 triliun dollar AS, awalnya dimaksudkan pemerintah Amerika untuk melindungi negaranya dari ancaman bencana ekonomi seperti resesi serta melonjaknya defisit tahunan AS yang bengkak menjadi 2 triliun dolar AS.
Baca juga: AS Batal Bangkrut, Joe Biden dan McCarthy Sepakat Tambah Pagu Utang
Tak hanya itu, kesepakatan plafon utang juga disahkan untuk mencegah terjadinya ancaman gagal bayar utang juga dapat mendorong bank sentral untuk menggerak naik suku bunga ke rekor tertinggi, hingga dapat memicu turunnya peringkat kredit Amerika ke level downgrade.
Bahkan yang lebih mengerikan efek dari kegagalan pemerintah AS dalam membayarkan tagihan utangnya dapat mendorong lonjakan angka pengangguran, dimana 8 juta warga AS di proyeksi akan kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat.
Rangkaian tekanan ini yang kemudian membuat Biden dan DPR AS memutuskan untuk menaikkan pagu atau batas untuk mencegah terjadinya bencana ekonomi akibat lonjakan utang yang telah membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023.
Sayangnya pasca kebijakan ini diterapkan, sejumlah anggaran negara terpaksa dipangkas termasuk anggaran biaya pertahanan selama tahun fiskal 2023 hingga 2024.
“Daftar barang-barang pertahanan prioritas rendah senilai 16 miliar dolar AS seperti tank, helikopter, dan kapal, yang biasanya akan dibayar sebagai bagian dari anggaran pertahanan, kini dapat tidak didanai setelah AS meloloskan undang-undang. plafon utang, “ jelas juru bicara Gedung Putih.
Pemangkasan anggaran ini sebelumnya telah diproyeksikan oleh gubernur Florida Ron DeSantis, yang terang – terangan menolak kebijakan Biden.
Baca juga: Meski Ditolak Fraksi Demokrat, Pagu Anggaran Bawaslu RI Sebesar Rp 7,1 Triliun tetap Disetujui DPR
Lewat cuitan di akun Twitternya, Ron calon nominasi presiden dari Partai Republik itu menjelaskan kebijakan Joe biden terkait penangguhan pembayaran pagu utang hingga Januari 2025 hanya akan menghambat pertumbuhan Amerika.
Ini karena pendanaan sejumlah proyek penting di Amerika ikut terpotong sebanyak 4,5 triliun dolar AS akan hanya akan memperlambat proses pembangunan proyek – proyek baru Amerika.
Tak hanya itu bantuan pangan bagi warga miskin Amerika juga bisa terdampak akibat dibatasinya pengeluaran negara, imbas dari kenaikan pagu utang.
“Kesepakatan itu tidak cukup untuk mengubah lintasan fiskal. Setelah kesepakatan ini, negara kita masih akan menuju kebangkrutan," kata Ron.