Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan Indonesia dan tiga konsultan telah menolak rencana konsorsium yang didanai China untuk memulai operasi komersial penuh layanan kereta cepat Jakarta-Bandung pada Agustus 2023.

Peserta konsorsium dari China menginginkan sertifikat kelayakan operasional penuh untuk jalur tersebut di Agustus 2023.

Sebaliknya, Kementerian Perhubungan dan konsultan Mott MacDonald, PwC dan firma hukum lokal Umbra telah menyarankan bahwa operasi komersial penuh dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," kata MacDonald seperti dikutip Reuters.

Pemerintah Indonesia telah bernegosiasi dengan China untuk mendapatkan tambahan pinjaman 560 juta dolar AS dan meminta suku bunga 2,8 persen untuk porsi pinjaman dalam yuan.

Permintaan tersebut lebih rendah dari tawaran China Development Bank (CDB) sebesar 3,46 persen menurut set kedua dokumen tertanggal 18 Mei.

Pejabat senior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Septian Hario Seto mengatakan negosiasi utang sedang dilakukan dengan CDB, yang saat ini berfokus pada suku bunga.

“Uji coba gratis dengan penumpang direncanakan pada pertengahan Agustus, dengan perjalanan berbayar diharapkan dimulai pada September dan stasiun yang belum selesai kemungkinan akan rampung pada November,” kata Septian.

Baca juga: Pemerintah Bakal Gratiskan Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Warga Bantaran Rel

Kedutaan Besar China di Jakarta mengarahkan pertanyaan soal jadwal tanggal beroperasi dan penerbitan sertifikat kepada pemerintah Indonesia.

"Saat ini, proyek tersebut sedang menjalani uji coba dan commissioning terpadu," kata juru bicara Kedubes China, Kamis (8/6/2023).

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari China's Belt and Road Initiative (BRI) yang sedang dibangun oleh konsorsium perusahaan BUMN Indonesia dan China.

Baca juga: Traveloka Belum Jual Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek ini mengalami pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar AS dari nilai anggaran awal dan empat tahun terlambat dari jadwal.

Menurut Teuku Rezasyah, seorang analis hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, mundurnya proyek ini akan menodai kredibilitas China dalam mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek besar di kawasan.