Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah menilai kebijakan pemerintah pada saat ini masih banyak yang belum mendukung persaingan usaha.

Menurut dia, selama 23 tahun KPPU berdiri, banyak kebijakan pemerintah yang tidak condong memberikan ruang kepada pengusaha kecil.

Menurutnya, kebijakan yang ada didominasi oleh pemberian ruang dan hak istimewa kepada pengusaha besar.

Baca juga: Soroti Peringkat Daya Saing Indonesia yang Turun Drastis, Mahfud MD: Peran KPPU Dibutuhkan

"23 tahun sudah [KPPU berdiri], tapi apa yg kita rasakan bersama, masih ditemui, masih juga banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro persaingan, yang belum memberikan ruang besar bagi pelaku usaha kecil," katanya dalam acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha di Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023).

"Lebih banyak memberikan ruang-ruang dan privilese pada pelaku-pelaku usaha dominan," lanjutnya.

Ia mengatakan, prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan di negeri ini.

"Padahal, kebijakan merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Afif.

Ia kemudian menjabarkan data mengenai pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya di Indonesia lebih cepat dibanding orang miskin.

"Pertumbuhan jumlah kekayaan 10 persen orang kaya di Indonesia jauh lebih besar, jauh lebih cepat, dari 40 persen orang miskin. Ini sangat prihatin bagi kita semua," kata Afif.

Maka dari itu, ia mengatakan hal ini harus diwaspadai dan dicermati oleh masyarakat Indonesia.

"Semakin lebarnya kesenjangan ekonomi di masa pandemi, ancaman krisis pangan global, ancaman oligarki, dan aksi merger dan akusisi lintas perusahaan yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Ini adalah hal yang harus diwaspadai dan dicermati oleh kita semua," ujar Afif.