Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, perjanjian ini menciptakan komitmen sebesar 2,7 juta poundsterling untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).
"Banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).
Baca juga: Bank DKI Kolaborasi Wujudkan Ekonomi Hijau Lewat Eduwisata
Luhut memaparkan, Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim.
Dia juga menyatakan bahwa ada instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon Sektoral, regulasi Bursa Karbon, dan regulasi Perdagangan Karbon Internasional yang sedang dikembangkan. Saat ini, sistem online Inventarisasi GRK juga sudah dibuat.
"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya.
Baca juga: Bertemu Menteri Nishimura, Airlangga Bahas Kemitraan Ekonomi Hijau, IJ-EPA, dan Dukungan untuk IPEF
Menko Luhut menegaskan, hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa, dengan skemanya akan mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.
"Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional," ungkapnya.
Luhut juga menyampaikan, Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan CO2 berdasarkan beberapa studi, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin.
Kata dia, penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas.
Nantinya, pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.
Baca juga: Dukung Ekonomi Hijau, Sepeda Bambu Petung Jadi Cenderamata KTT Asean
"Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara, kami sedang mengembangkan proyek percontohan Karbon Biru, yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan," jelasnya.
"Oleh sebab itu, melalui penandatanganan Implementing agreement hari ini, kita dapat mulai mempercepat pelaksanaan tindakan nyata untuk mengurangi emisi global dan mempromosikan pembangunan rendah karbon," imbuh Luhut.