Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahap VI kembali digelar di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada 3-5 Agustus 2023.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Baca juga: Business Matching PDN 2023 Bukukan Transaksi Rp 200 Triliun

Dalam semangat “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersatu padu untuk menggiatkan proses belanja pemerintah melalui APBN/APBD.

Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, sesuai arahan Presiden No. 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan APBN dan APBD, sehingga dapat mempercepat pengembangan dan perluasan pasar produk dalam negeri.

Baca juga: Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di K/L, Kemenkumham-Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis

“LKPP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023," ujar Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 5 Agustus 2023.

Dia mengatakan, kegiatan ini menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan. Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp 1.100 triliun transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun.

"Maka sisanya itu kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah" ungkap Hendrar Prihadi usai pembukaan kegiatan ICEF 2023.

Baca juga: Belanja Produk Dalam Negeri Masih Rendah, Menkeu Sri Mulyani: Banyak yang Bisa Dioptimalkan

Mbizmarket marketplace mitra Toko Daring LKPP menjadi salah satu exhibitor di Hall A booth A67 untuk mendukung upaya LKPP untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

“Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan, hanya dengan klik melalui Mbizmarket, mitra Toko Daring, APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami," ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan CEO & Founder Mbizmarket.

Selain itu dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penandanya (flagging).

"Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya” ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.

Bergabungnya para pembeli dan penjual dalam acara ICEF 2023 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara.