Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia memiliki peluang untuk meraih posisi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Hal itu ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya,” ujar Jokowi.

Baca juga: Airlangga Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Negara Maju

Kepala negara menyebut, peluang besar pertama adalah bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an.

“Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” ujarnya.

Selanjutnya, peluang kedua adalah kepercayaan internasional atau international trust yang dibangun melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

“Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia,” kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia dengan ideologi Pancasila, harmoni keberagaman, dan prinsip demokrasi yang dimilikinya, mampu menghadirkan ruang dialog serta menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

“Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,” ujarnya.

Kepercayaan yang dimiliki Indonesia di mata internasional tersebut sangat penting dalam diplomasi Indonesia di kancah dunia.

“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi,” imbuhnya.

Indonesia juga mendapatkan apresiasi sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat.

Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01 persen di Triwulan I dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen di Triwulan II 2022.

Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut.

Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat menopang tingginya kinerja ekspor nasional.

Jokowi mengatakan hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak 2015.

Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global.

Sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami pemulihan.

Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022.

Pada Juli 2022, Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada Semester II.

Kemudian laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain.

Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9 persen (YoY).

Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan.

Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp502 triliun.

“Ke depan, kita harus terus waspada. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek,” ucap Presiden.

“Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan Bank Sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif.

Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangandi banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan.

Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023.

“Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ungkap Jokowi.

Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan.

Angka Stunting Turun

Pemerintah telah menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen sepanjang 2022.

Sementara pada 2014 lalu, angka stunting di Indonesia berada di persentase 37 persen.

Adapun target stunting pada 2024 yakni sebesar 14 persen.

"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022 dari angka sebelumnya 37 persen, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 persen di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 persen di 2022," ujar Jokowi.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Dukung Imbauan Jokowi soal Pengusaha Harus Terlibat Tekan Angka Stunting

Pencapian tersebut, kata Jokowi, adalah salah satu strategi untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

Jokowi juga menyebut pemerintah juga telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total sebesar Rp 3.212 triliun dari 2015-2023.

Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja.

"Tidak hanya peluang saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur," tandasnya.