Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia membutuhkan setidaknya dana 200 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk membiayai pembangunan berkelanjutan dalam 10 tahun kedepan.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Seminar on Enery Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout Asean Countries, di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

"Diperlukan 200 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan investasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia saja," kata Menkeu Sri Mulyani.

Bendahara negara bilang, untuk mencapai itu pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau green industry.

"Jadi dengan kata lain, pemerintah harus bekerja keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan, mendukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia," jelasnya.

Sedangkan di wilayah Asia Pasifik, nilai investasi yang dibutuhkan bagi separuh penduduk perkotaan untuk pembangunan tempat tinggal sebesar 17,8 triliun dolar AS.

Menkeu yang kerap disapa Ani mengatakan, tantangan tersebut justru membutuhkan solusi yang inovatif. Dia bilang, kalau pemerintah memberikan pembiayaan inovatif melalui instrumen alat fiskal.

Baca juga: Impact Fest 2023 Dorong Lintas Sektor Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

"Instrumen dan alat fiskal kita, baik dalam bentuk subsidi sewa, memberikan potongan terhadap pembiayaan dan insentif pajak tersebut. Bisa menjadi instrumen yang sangat penting yang dapat menciptakan peran katalitik bagi transformasi ini," ungkap Menkeu.

Baca juga: Surveyor Indonesia Dorong Pembangunan Berkelanjutan Jadi Gerakan Bersama

"Skema pemerintah juga mampu mempercepat transisi menuju praktik konstruksi berkelanjutan dengan meningkatkan kondisi pendaratan dan mengurangi risiko investasi swasta melalui instrumen seperti jaminan pemerintah," imbuhnya.

Caption: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Seminar on Enery Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout Asean Countries, di Jakarta, Selasa (22/8/2023).