TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun. 

Saat ini, tahap pertama telah menghemat Rp300 triliun, dan tahap kedua direncanakan sebesar Rp308 triliun. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Baca juga: Prabowo Klaim Penghematan Anggaran Tiga Putaran Tembus Rp750 Triliun: Anak-anak Tak Boleh Kelaparan

Pemotongan anggaran yang drastis terhadap kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kehilangan lebih dari 70 persen anggarannya, telah berakibat pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. 

"Jalan-jalan yang seharusnya diperbaiki kini dibiarkan rusak, sementara proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian ditunda atau dibatalkan," tutur Achmad kepada Tribunnews, Minggu (16/2/2025).

Ia menyampaikan, dampak lainnya juga terlihat pada lembaga strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengalami pemotongan lebih dari 50%. 

Akibatnya, kapasitas BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana melemah, meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. 

"Hal ini menjadi bukti bahwa efisiensi yang tidak terencana dapat berujung pada dampak yang lebih besar dan berbahaya," kata Achmad.

Tidak hanya itu, Achmad menyebut, pemotongan anggaran yang dilakukan serampangan telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lembaga, seperti Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI. 

Walaupun beberapa keputusan PHK akhirnya dibatalkan karena tekanan publik, Achmad melihat dampak psikologis dan ketidakpastian kerja bagi pegawai tetap menjadi permasalahan serius. 

"Jika tahap kedua dan ketiga tetap dijalankan tanpa strategi yang lebih matang, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK dalam skala yang lebih luas serta berkurangnya tenaga profesional di sektor-sektor vital," papar Achmad.

Lebih lanjut Achmad menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran memang tidak sepenuhnya buruk. Ada beberapa aspek positif yang dapat diambil, seperti pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi operasional di kementerian dan lembaga. 

Dampak Positif

Pengurangan Pemborosan: Dengan adanya pemangkasan anggaran, pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang kurang prioritas, dapat diminimalisasi.