Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, kementeriannya tengah menyiapkan konsep terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Teten bilang, Kemenkop UKM juga bakal membahas hal tersebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ya nanti kita bahas bersama OJK. Kami sudah menyiapkan konsepnya sesuai perintah Presiden Jokowi. Mudah-mudahan bisa segera," kata Menteri Teten kepada wartawan di Gedung Serbaguna Seyanan, Jumat (1/9/2023).

Dikatakan Teten, sistem kredit skoring ini bakal mempercepat penyaluran kredit kepada UMKM yang tidak memiliki aset.

"Credit scoring itu bukan berarti tidak ada aset, tidak ada agunan, tidak ada kolateral. Tapi kolateralnya bukan dalam bentuk aset. Misalnya kesehatan usaha, kontrak bisnis dan lain-lain," tutur dia.

"Ini akan mempercepat penyaluran kredit ke UMKM di mana UMKM engga punya aset. Sehingga kalo UMKM kita diharuskan pake kolatera, agunan berupa aset ya pasti mereka ada hambatan," imbuhnya.

Sebelumnya mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan program penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tanpa jaminan atau agunan, bisa berjalan dengan optimal.

Baca juga: Kebutuhan Pembiayaan UMKM Pada 2026 Diprediksi Rp 4.300 Triliun, Tapi Ada Gap Rp 2.400 Triliun

Teten menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menuturkan, saat ini dirinya tengah mendorong para menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk merealisasikan sistem KUR tanpa jaminan. Menurut dia, penyaluran KUR bisa dilakukan dengan sistem kredit skoring.

"Saya masih terus mendorong kepada menteri, OJK, BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan, mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring," ucap dia.

Baca juga: PNM Akan Salurkan Rp 70 Triliun Pembiayaan UMKM di 2023

Ia mengatakan, sistem kredit skoring bagi pelaku UMKM sudah umum dilakukan di sejumlah negara. Jokowi bilang, setidaknya ada 145 negara yang sudah menerapkan sistem tersebut.

"Jadi melihat skor, melihat karakternya (pelaku UMKM), baik enggak, baru dikasih (KUR) Rp 500 juta, Rp 300 juta, Rp 100 juta, mestinya begitu," katanya.

Kepala negara meyakini, penerapan kredit skoring akan membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, terlebih bagi yang baru memulai.

Lantaran, para pelaku usaha yang pemula seringkali belum memiliki aset untuk dijadikan sebagai jaminan saat ingin mendapatkan pendanaan dari perbankan.

"Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset maupun agunan. Jadi kalau diberikan dengan sistem kredit skoring itu akan lebih memudahkan, dan ini akan terus saya dorong," paparnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 460 triliun untuk penyaluran KUR tahun ini. Pinjaman bagi pelaku UMKM ini hanya berbunga 6 persen dengan plafon pinjaman mencapai Rp 500 juta.

Ia pun meminta alokasi KUR tersebut tersalurkan seluruhnya. Oleh sebab itu, dirinya terus mendorong penyaluran KUR tanpa jaminan bagi para pelaku UMKM.

"Kuota Rp 460 triliun ini harus dihabiskan. Jangan sampai ada yang tersisa karena bunganya hanya 6 persen, dan ini betul-betul hanya untuk UMKM," kata dia.